Golkar: MBG Program Baik dan Mulia, Jangan Diabaikan
New Policy – Jakarta – Fraksi Partai Golkar di DPR mengingatkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif penting yang harus dikelola secara cermat. Sebagai bagian dari New Policy yang diusung oleh Partai Golkar, program ini memiliki tujuan jangka panjang untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Menurut Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, M Sarmuji, MBG tidak boleh hanya menjadi kebijakan formal, tetapi harus dipastikan berjalan efektif dan efisien demi keberlanjutan manfaat bagi generasi muda.
Tujuan Utama Program MBG
Program MBG dirancang untuk memastikan setiap anak Indonesia, terutama dari keluarga miskin, mendapatkan asupan gizi yang memadai. Dengan memperkenalkan New Policy ini, Partai Golkar berharap dapat mengatasi masalah kesenjangan nutrisi dan membantu masyarakat kurang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sarmuji menegaskan bahwa MBG adalah bentuk kepedulian sosial yang harus dihargai dan dikelola dengan transparansi agar tidak ada penyalahgunaan dana. “Program ini memperlihatkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Langkah Konkret untuk Memastikan Keberhasilan MBG
Dalam New Policy, Partai Golkar mengusulkan adanya pengawasan lebih ketat terhadap Badan Kepemimpinan Nasional (BGN) yang mengelola program tersebut. Sarmuji menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan Surat Perintah Pengadaan Barang/Jasa (SPPG) sebagai dasar pengalokasian dana. “Setiap langkah harus terukur dan terdokumentasi agar tidak ada kesenjangan informasi,” tambahnya. Ia menekankan bahwa BGN perlu melakukan evaluasi berkala untuk memastikan MBG mencapai tujuannya secara maksimal.
Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan MBG adalah pengelolaan dana yang tepat. Sarmuji mengungkapkan bahwa banyak laporan menunjukkan adanya potensi kebocoran dana atau penggunaan yang tidak optimal. Dengan menerapkan New Policy, Partai Golkar ingin memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar sampai ke peserta program, baik itu melalui peningkatan sistem distribusi maupun pengawasan oleh lembaga independen.
“Kita harus memastikan bahwa MBG tidak hanya menjadi kebijakan yang berjalan, tetapi juga berdampak nyata pada kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Jika tidak dikelola dengan baik, program ini bisa menjadi bumerang bagi masyarakat yang membutuhkan,” jelas Sarmuji dalam wawancara eksklusif dengan media pada Jumat (5/6/2026).
Sebagai bagian dari New Policy, Partai Golkar juga mengajukan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau auditor eksternal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap MBG, khususnya dalam menghadapi isu-isu seperti kualitas makanan yang tidak sesuai standar atau penggunaan dana yang tidak proporsional. Sarmuji menekankan bahwa program ini harus menjadi prioritas dalam rencana pembangunan nasional.
Komitmen Partai Golkar terhadap New Policy ini tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga pada penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. Mereka berharap agar pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat berkolaborasi dalam menjamin keberlanjutan MBG. “Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat sangat penting agar program ini tidak hanya bertahan di tingkat kebijakan, tetapi juga mencapai keberhasilan di tingkat masyarakat,” pungkas Sarmuji. Dengan demikian, MBG menjadi bagian dari New Policy yang menuntut penerapan ketat dan partisipasi aktif seluruh pihak.
