New Policy: Yusuf Bora Fokus pada Pemberdayaan UMKM untuk Kesejahteraan Masyarakat Sumba Barat Daya
New Policy – Sebagai wujud implementasi New Policy, Wakil Ketua DPRD Sumba Barat Daya, Yusuf Bora, memperkuat komitmen untuk mewujudkan aspirasi masyarakat melalui kebijakan yang mengutamakan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam reses di Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, ia mengungkapkan bahwa peningkatan kesejahteraan tidak hanya tergantung pada infrastruktur, tetapi juga pada pengembangan ekonomi kerakyatan. “New Policy ini dirancang agar setiap usulan warga tidak hanya disampaikan, tetapi juga diberikan dukungan nyata,” kata Yusuf, Kamis (4/6/2026).
UMKM sebagai Pilar Ekonomi Daerah
Yusuf Bora menekankan bahwa UMKM harus menjadi pusat kebijakan pembangunan, karena sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Sumba Barat Daya. Dalam pelaksanaan New Policy, ia memastikan bahwa usulan tentang pengembangan usaha produktif selalu menjadi prioritas. Bantuan alat perbengkelan yang diberikan ke masyarakat, misalnya, adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pengembangan teknologi lokal. “Kita harus memberikan ruang bagi usaha kecil untuk berkembang,” ujarnya.
Menurut Yusuf, New Policy berfokus pada akomodasi kebutuhan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menyasar UMKM, tetapi juga mencakup bidang-bidang lain seperti pertanian dan pendidikan. “New Policy ini adalah jembatan antara keinginan warga dan tindakan nyata yang bisa diwujudkan melalui alokasi anggaran dan pengawasan intensif,” terangnya.
Langkah konkret untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian
Dalam reses di Desa Kadi Wano, Kecamatan Wewewa Timur, Yusuf Bora juga mengambil langkah konkret untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Ia menyerahkan hand sprayer dan herbisida kepada kelompok tani, sebagai bagian dari New Policy yang bertujuan memperkuat sektor pertanian. “Ini adalah salah satu kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” katanya. Bantuan bibit ikan lele yang diberikan sebagai alternatif penghasilan baru juga menjadi bagian dari strategi tersebut.
Yusuf Bora menyatakan bahwa New Policy dirancang dengan pendekatan partisipatif. Ia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan, agar kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. “Setiap suara warga harus didengar, karena mereka yang paling tahu tentang masalah yang dihadapi,” jelasnya. Dalam kegiatan reses tersebut, ia juga mengadakan diskusi tentang akses pangan dan pengembangan sistem distribusi lokal.
Kolaborasi dengan Tokoh Masyarakat untuk Mendukung New Policy
Kolaborasi dengan tokoh masyarakat menjadi komponen penting dalam pelaksanaan New Policy. Yusuf Bora menegaskan bahwa partisipasi tokoh lokal memastikan kebijakan tidak hanya memenuhi kebutuhan kini, tetapi juga melihat potensi masa depan. “Tokoh masyarakat adalah penghubung antara kebijakan dan kehidupan warga,” katanya. Dalam reses di Kecamatan Raha, ia berdiskusi dengan para pemimpin desa tentang strategi pengembangan UMKM yang berkelanjutan.
Yusuf Bora mengungkapkan bahwa New Policy juga memperhatikan aspek ekologi dan sosial. Ia mengajak masyarakat untuk mengembangkan usaha yang ramah lingkungan, seperti pertanian organik dan pengolahan produk lokal secara berkelanjutan. “Kita harus melihat New Policy sebagai kebijakan yang berkelanjutan, bukan sekadar peningkatan sementara,” tegasnya. Selain itu, kebijakan ini mencakup pelatihan kewirausahaan dan bantuan konsultasi bisnis untuk pengusaha muda.
Dalam upaya mewujudkan New Policy, Yusuf Bora juga menggandeng berbagai lembaga swadiri dan pihak ketiga untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Ia menjelaskan bahwa kerja sama dengan kelompok-kelompok seperti koperasi dan komunitas usaha lokal akan memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif. “Kita tidak bisa melakukan ini sendirian,” katanya. Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat proses pemulihan ekonomi di tengah tantangan pandemi.
