New Policy: Arab Saudi Pastikan Kesiapan Pengamanan Haji 2026, Kerahkan Teknologi AI
New Policy – Dalam rangka mempersiapkan musim haji 1447 Hijriah/2026, Arab Saudi meluncurkan new policy yang mencakup penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan selama ibadah tahunan ini. Pemerintah Saudi menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan massa jemaah, meminimalkan risiko kecelakaan, serta memastikan pengalaman ibadah tetap aman dan nyaman bagi seluruh peserta. Dalam konferensi pers di Pusat Operasi Keamanan Terpadu 911, Makkah, Jumat (22/5/2026), Letjen Mohammed Al-Bassami, Direktur Keamanan Publik dan Ketua Komite Keamanan Haji, menjelaskan bahwa sistem pengamanan baru ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan global.
Penggunaan Teknologi AI dalam Pelayanan Haji
Kebijakan baru ini fokus pada pemanfaatan AI dalam berbagai aspek pengelolaan haji, mulai dari pendeteksian kepadatan di jalur ibadah hingga pengambilan keputusan cepat berdasarkan data real-time. Alat seperti sistem prediksi arus jemaah, alat pelacakan gejala kesehatan, serta aplikasi pemantauan keamanan berbasis AI dirancang untuk meningkatkan kualitas pengalaman jemaah. Selain itu, teknologi ini juga diharapkan meminimalkan kesalahan manusia dalam pengambilan keputusan saat situasi darurat terjadi. Al-Bassami menyatakan bahwa penggunaan AI akan membantu memastikan alur ibadah tetap terjaga hingga akhir proses.
Menurut data yang dirilis, new policy ini menghasilkan peningkatan kepatuhan jemaah hingga 40% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pelanggaran aturan dan deportasi turun hingga 44%, sementara jumlah pelanggaran terkait pembatasan tinggal dan perbatasan menurun 33%. Angka ini menunjukkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan memberikan dampak signifikan dalam mengurangi kekacauan dan meningkatkan koordinasi antarlembaga. Pemerintah Saudi juga menyebutkan bahwa 1,5 juta jemaah asing yang datang ke Tanah Suci akan dikelola dengan lebih baik melalui sistem AI.
Strategi Pengamanan Terpadu dan Inovasi Sistem
“Kami berkomitmen untuk menghadirkan new policy yang tidak hanya mengutamakan keselamatan jemaah, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan menghindari praktik-politisasi yang mungkin merusak tujuan religius,” ujar Al-Bassami.
Dalam strategi pengamanan terpadu, pasukan keamanan akan ditempatkan di area kritis seperti Masjid Namirah, Jabal Rahmah, dan kompleks Jamarat. Selain itu, sistem AI juga digunakan untuk memprediksi potensi kepadatan dan mengirimkan peringatan dini kepada petugas. Al-Bassami menegaskan bahwa ini adalah langkah penting untuk meningkatkan responsivitas dalam menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama ibadah.
Kebijakan ini juga menekankan kerja sama internasional, termasuk koordinasi dengan media massa besar dari Indonesia. Hadirnya para jurnalis asing memperkuat komitmen Arab Saudi untuk menyampaikan informasi secara transparan dan memastikan kebijakan baru ini diterima dengan baik di tingkat global. New policy ini diharapkan menjadi contoh bagus dalam pengelolaan haji yang lebih modern dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi persaingan global serta tren pembatasan keamanan di berbagai negara.
Mayjen Hamoud bin Suleiman Al Faraj, yang juga turut hadir dalam konferensi pers, menjelaskan bahwa penggunaan AI menjadi bagian dari upaya transformasi sistem pengamanan haji. “Kami menggabungkan inovasi teknologi dengan kebijakan yang berbasis data untuk menghasilkan solusi yang lebih efektif dan efisien,” katanya. Dia menambahkan bahwa AI tidak hanya berperan dalam pencegahan risiko, tetapi juga memudahkan operasional petugas di lapangan, sehingga mengurangi beban kerja manual.
Menurut rencana yang diumumkan, teknologi AI akan digunakan untuk menganalisis data jemaah, memprediksi pola kepadatan, serta menyesuaikan kapasitas penginapan dan transportasi di Kota Suci. Kebijakan ini juga mencakup penguatan infrastruktur pendukung seperti jalan raya, kios informasi, dan sistem pengumpulan sampah untuk menjaga lingkungan dan kenyamanan jemaah. New policy ini diharapkan mampu menjangkau kebutuhan jemaah dari berbagai belahan dunia, terutama yang berasal dari negara-negara berkembang.
