Key Discussion: B50 Berisiko Tekan Devisa Sawit dan Fiskal
Key Discussion – Laporan terbaru dari Transisi Bersih, lembaga riset yang mengkaji ekonomi dan lingkungan, menyoroti dampak signifikan kebijakan wajib biodiesel B50 terhadap perekonomian Indonesia. Menurut laporan ini, jika tidak disertai reformasi kebijakan, B50 bisa menjadi beban fiskal yang berkelanjutan dan mengurangi pendapatan devisa dari ekspor minyak kelapa sawit.
Analisis Kritis B50 dalam Diskusi Ekonomi
Key Discussion yang diadakan oleh Warung Kopi Hijau FEB UI dan Transisi Bersih di Jakarta, Rabu (20/5/2026), menjadi panggung untuk mengungkap risiko kebijakan B50. Laporan yang berjudul “Mandatory Biodiesel B50 di Indonesia: Solusi Ketahanan Energi atau Beban Ekonomi Baru?” menyebutkan bahwa meskipun kebijakan ini berpotensi mengurangi impor solar, pengeluaran subsidi dan pengalihan dana ke sektor energi terbarukan menjadi faktor utama yang mengubah perspektifnya.
Kebijakan B50: Pendapatan Devisa dan Kenaikan Subsidi
Temuan utama laporan ini menyatakan bahwa B50 membutuhkan sekitar 19 juta ton CPO, atau 36% dari total produksi nasional. Kenaikan volume penggunaan CPO domestik ini diprediksi mengurangi ekspor sawit hingga 43% dibandingkan level 2022. Dampaknya, kerugian devisa mencapai 10–12 miliar dolar AS setiap tahun, sementara subsidi biodiesel meningkat drastis. Key Discussion juga menekankan bahwa setiap Rp1 yang disimpan dari impor solar, negara justru menanggung biaya sebesar Rp1,48 melalui kehilangan devisa dan subsidi.
“Pendapatan dari ekspor minyak sawit turun karena B50 mengalihkan CPO ke sektor energi, sementara subsidi biodiesel menguras anggaran negara,” ujar Aima, anggota Transisi Bersih.
Ketidakseimbangan Dana BPDPKS dalam Key Discussion
Ketidakseimbangan penggunaan dana BPDPKS menjadi sorotan utama dalam Key Discussion. Hanya 4,11% dari dana yang dialokasikan digunakan untuk program peremajaan sawit rakyat, sementara 93,28% diperuntukkan untuk subsidi biodiesel. Dalam Key Discussion, Rahman, Direktur Eksekutif Transisi Bersih, mengkritik skema ini sebagai sumber volatilitas harga sawit global yang justru diambil oleh produsen besar, sementara petani kecil mengalami kesulitan.
“Pola dana BPDPKS yang tidak seimbang membuat negara menjadi penanggung utama risiko pasar, sementara manfaat utama mengalir ke segelintir pemain besar,” tambah Rahman.
Pola Ekonomi B50: Fiskal dan Industri
Key Discussion juga mengungkap bahwa subsidi biodiesel yang diberikan melalui APBN dan BPDPKS mengandalkan harga global CPO dan solar. Ketidakpastian harga ini membuat subsidi menjadi sumber beban fiskal yang tidak stabil. Alin Halimatussadiah, analis ekonomi LPEM FEB UI, menegaskan bahwa kebijakan B50 perlu diperiksa ulang untuk memastikan keberlanjutan ekonomi. “Key Discussion menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kebutuhan energi dan kesejahteraan industri sawit,” ujarnya.
Solusi dalam Key Discussion untuk Stabilisasi Ekonomi
Dalam Key Discussion, Transisi Bersih merekomendasikan reformasi formula harga biodiesel, realokasi dana BPDPKS, serta pembatasan penggunaan CPO domestik hingga maksimal 25% dari total produksi. Selain itu, percepatan diversifikasi energi terbarukan seperti surya dan geothermal dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi. Key Discussion menekankan bahwa transisi energi ke B50 harus diiringi strategi yang berkelanjutan, tidak hanya fokus pada efisiensi saat ini.
“Key Discussion mengingatkan bahwa kebijakan B50 tidak boleh jadi pembuat kerentanan fiskal baru, tapi harus mendorong peningkatan nilai tambah untuk sektor sawit nasional,” pungkas Rahman.
Impak Jangka Panjang dan Arah Kebijakan
Key Discussion menyoroti bahwa kebijakan B50, jika tidak direformasi, bisa mengurangi pendapatan devisa hingga 43% per tahun dan meningkatkan beban fiskal. Kebutuhan investasi dalam infrastruktur energi terbarukan serta ketergantungan pada pasar internasional menuntut persiapan yang lebih matang. Laporan ini menegaskan bahwa Indonesia perlu membangun strategi transisi energi yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani sawit.
“Key Discussion menekankan bahwa keberhasilan transisi energi bergantung pada kebijakan yang terintegrasi, termasuk keberlanjutan harga CPO dan subsidi yang jelas,” kata Alin Halimatussadiah.
Dengan Key Discussion yang diadakan secara berkala, publik diharapkan lebih teredukasi tentang dampak jangka panjang dari kebijakan B50. Lembaga riset ini mengajak pemerintah dan stakeholder untuk bekerja sama mengembangkan model transisi yang tidak merugikan sektor sawit dan menguntungkan rakyat. Langkah-langkah kecil seperti peningkatan keterampilan petani atau pengoptimalan rantai pasok diharapkan bisa mengurangi tekanan pada fiskal dan devisa.
