Kata KSAD Jenderal Maruli soal Namanya Masuk Bursa Calon Panglima TNI

Maruli Simanjuntak Tanggapi Santai Isu Bursa Panglima TNI

Nusantaranews1.com – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak menanggapi secara ringan kabar yang mengaitkan namanya dengan bursa calon Panglima TNI. Isu tersebut muncul seiring pembicaraan mengenai kemungkinan pergantian Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2026), Maruli menekankan bahwa peluang menjadi calon Panglima TNI tidak hanya dimiliki dirinya. Dalam pandangannya, seluruh kepala staf angkatan berada dalam posisi yang dapat dipertimbangkan untuk jabatan tersebut.

“Ya nggak apa-apa kalau calon, semua juga calon. Seluruh kepala staf calon,” kata Maruli.

Pernyataan itu menunjukkan bahwa Maruli tidak ingin berspekulasi lebih jauh mengenai proses pengisian jabatan tertinggi di lingkungan TNI. Posisi Panglima TNI merupakan jabatan strategis karena memimpin koordinasi tiga matra, yakni TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Ketika kembali ditanya mengenai kesiapannya apabila namanya benar-benar diajukan sebagai calon Panglima TNI, Maruli tetap memberikan jawaban singkat. Ia tidak memaparkan persiapan khusus ataupun pandangan mengenai peluang dirinya.

“Ya biasa,” katanya.

Pertanyaan soal uji kelayakan

Perhatian awak media juga tertuju pada kemungkinan tahapan uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Tahap tersebut dapat menjadi bagian dari proses apabila seorang calon Panglima TNI telah diajukan secara resmi untuk mendapat persetujuan parlemen.

Namun, Maruli belum mau membicarakan apakah ia telah menyiapkan bahan presentasi atau paparan untuk menghadapi proses tersebut. Dengan nada santai, ia menanggapi pertanyaan itu tanpa memberikan penjelasan lanjutan.

“Haha mulai,” jawab Maruli.

Sikap Maruli tersebut mencerminkan kehati-hatian dalam menanggapi isu yang belum memasuki tahap resmi. Hingga ada keputusan atau pengajuan formal, pembicaraan mengenai kandidat masih berada dalam ruang spekulasi politik dan kelembagaan.

Dalam struktur TNI, kepala staf tiap angkatan memegang peran penting di masing-masing matra. KSAD bertanggung jawab atas pembinaan kekuatan dan kesiapan TNI Angkatan Darat, sementara tugas Panglima TNI mencakup kepemimpinan serta koordinasi yang lebih luas di tingkat gabungan.

DPR belum menerima Surat Presiden

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa DPR belum menerima Surat Presiden atau Surpres yang berkaitan dengan pergantian Panglima TNI. Keterangan itu disampaikan saat ia ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026).

Ketika ditanya mengenai kabar pergantian Panglima TNI, Dasco mengaku belum memperoleh informasi terkait hal tersebut. Ia bahkan merespons pertanyaan itu dengan nada heran.

“Oh, Panglima TNI mau diganti?” kata Dasco.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu kemudian memperjelas posisi DPR hingga saat ini. Ia menyatakan belum ada Surpres yang masuk, baik terkait pergantian Panglima TNI maupun permintaan agar DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat yang diajukan.

“Sampai saat ini belum ada,” ujar Dasco.

Surpres memiliki arti penting dalam proses formal karena menjadi dokumen yang membuka tahapan pembahasan di DPR. Tanpa surat tersebut, belum ada agenda resmi bagi parlemen untuk menilai calon ataupun memberikan persetujuan atas pengangkatan Panglima TNI.

Karena itu, pernyataan Dasco menjadi penegasan bahwa isu mengenai nama-nama calon belum disertai perkembangan administratif di DPR. Publik masih perlu menunggu langkah resmi dari pemerintah dan mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Menunggu proses resmi

Perbincangan mengenai calon Panglima TNI kerap menarik perhatian karena jabatan ini berkaitan langsung dengan arah kepemimpinan organisasi pertahanan Indonesia. Meski demikian, pembahasan kandidat perlu dibedakan dari proses resmi pengajuan dan persetujuan yang dijalankan sesuai ketentuan.

Maruli memilih tidak memperbesar pembicaraan mengenai kemungkinan dirinya masuk daftar kandidat. Ia hanya menegaskan bahwa para kepala staf memiliki peluang untuk menjadi calon. Sementara itu, DPR menyatakan belum menerima dokumen resmi yang menandai dimulainya proses pergantian.

Dengan kondisi tersebut, belum ada dasar formal untuk menyimpulkan siapa yang akan diajukan sebagai calon pengganti Jenderal Agus Subiyanto. Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada keputusan resmi pemerintah serta tahapan yang kemudian berlangsung di DPR.