Ratusan Driver Ojol Demo di DPRD Sumut, Tuntut Potongan Aplikasi 8 Persen
Nusantaranews1.com – Sejumlah ratusan pengemudi ojek online (ojol) yang berasal dari berbagai platform menuntut pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang mengatur potongan komisi aplikasi maksimal 8 persen. Aksi demonstrasi besar-besaran mereka berlangsung di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Selasa (7/7/2026), sebagai bentuk penekanan terhadap kebijakan yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan para pengemudi. Dalam aksi yang berlangsung lancar namun intens, peserta menegaskan bahwa kebijakan ini adalah Key Strategy untuk menyeimbangkan pendapatan dan kesejahteraan para pengemudi dengan keuntungan perusahaan aplikasi.
Latar Belakang Konflik dan Kebijakan yang Diusulkan
Kebijakan potongan komisi aplikasi hingga 8 persen sebelumnya diperkenalkan sebagai Key Strategy dalam upaya menurunkan beban pengemudi ojol. Menurut data yang dibagikan oleh perwakilan pengemudi, rata-rata pengemudi di Sumut mengalami pengurangan penghasilan hingga 15-20 persen akibat sistem tarif yang dirasa tidak adil. Mereka menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi solusi strategis untuk memastikan penghasilan tetap stabil, terutama dalam kondisi ekonomi yang fluktuatif. Namun, hingga awal Juli 2026, belum ada perubahan signifikan terhadap aturan tersebut, yang menyebabkan kekecewaan dan kecemasan di antara para pengemudi.
Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari Key Strategy pemerintah untuk mengatur hubungan antara pengemudi dan platform layanan. Masa kini menuntut agar kebijakan tersebut segera diimplementasikan secara menyeluruh, bukan hanya sekadar dijanjikan. Mereka menegaskan bahwa tanpa tindakan konkret, kesenjangan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi akan terus bertahan, bahkan memperburuk kondisi finansial mereka.
Empat Tuntutan Utama dalam Aksi Demonstrasi
Dalam aksi yang dinamakan “Aksi 707”, para pengemudi menyerukan empat tuntutan utama yang dianggap sebagai Key Strategy untuk menyelesaikan masalah yang menghambat kesejahteraan mereka. Pertama, mewajibkan kebijakan potongan aplikasi maksimal 8 persen untuk semua jenis layanan. Kedua, menghapus fitur tarif hemat dan sistem tarif gabungan yang dinilai merugikan pengemudi. Ketiga, menetapkan tarif dasar per kilometer yang lebih adil. Keempat, mengatur harga pengantaran makanan dan barang dengan batas bawah dan atas yang jelas.
Tuntutan-tuntutan ini diusung karena pengemudi menganggap bahwa potongan komisi aplikasi hingga 25 persen adalah beban besar yang menyebabkan pengurangan pendapatan hingga 20 persen. “Sistem tarif yang tidak transparan membuat kami merasa tidak adil, dan Key Strategy ini harus diwujudkan segera,” kata salah satu orator yang berbicara di depan massa. Aksi tersebut juga memperkuat keinginan para pengemudi agar pemerintah aktif dalam mengawasi kebijakan yang diusulkan, karena mereka percaya ini adalah strategi penting untuk melindungi hak mereka.
Respon dari Perwakilan DPRD dan Langkah Selanjutnya
Setelah aksi berlangsung selama sekitar 30 menit, para peserta dibawa ke ruang pertemuan untuk berdiskusi dengan perwakilan DPRD Sumut. Anggota dewan menyatakan bahwa kebijakan potongan aplikasi 8 persen akan menjadi fokus utama dalam pembahasan di komite khusus. Mereka berjanji akan menindaklanjuti usulan dari pengemudi dan mendorong regulasi yang lebih tepat untuk memperbaiki sistem tarif. Namun, sesuai dengan Key Strategy yang diusung, pengemudi tetap menginginkan respons yang lebih cepat dan jelas dari pemerintah.
Aksi demonstrasi ini turut memperhatikan dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat. Sejumlah pengemudi menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya memengaruhi pendapatan mereka, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari keluarga. “Dengan potongan komisi yang terlalu besar, kami terpaksa menunda rencana membeli rumah atau membiayai pendidikan anak,” ujar salah satu peserta aksi. Dalam semangat Key Strategy, mereka menekankan pentingnya kebijakan yang tidak hanya bermanfaat untuk perusahaan, tetapi juga memberi keuntungan nyata bagi pengemudi.
Setelah berdiskusi, para pengemudi bergerak tertib menuju Kantor Gubernur Sumut untuk melanjutkan aksi serupa. Mereka berharap Key Strategy ini bisa diimplementasikan secara serentak, mengingat para pengemudi di seluruh Indonesia memiliki permasalahan serupa. Aksi ini juga menjadi momentum untuk mengumpulkan data dan narasi dari pengemudi lainnya, sehingga kebijakan yang diusung bisa menjadi referensi nasional.
Dalam pandangan mereka, Key Strategy untuk menetapkan kebijakan ini bukan hanya sekadar regulasi, tetapi juga langkah strategis dalam membangun ekosistem transportasi yang lebih seimbang. Mereka menilai bahwa kebijakan ini akan memperkuat posisi pengemudi di tengah persaingan yang ketat dan mengurangi risiko ketidakadilan dalam penerimaan pendapatan. Aksi demonstrasi hari ini menjadi bukti bahwa para pengemudi tidak hanya menginginkan perubahan, tetapi juga komitmen pemerintah untuk menjadikan Key Strategy ini sebagai pedoman dalam pengaturan tarif digital.
