Kemenpora Ambil Langkah Tegas jelang PON 2028, Fokus Efisiensi dan Transparansi

Kemenpora Terapkan Kebijakan Baru untuk PON 2028, Fokus pada Efisiensi dan Transparansi

Nusantaranews1.com – Menjadi fokus utama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028. Langkah strategis ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan dana dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan berjalan secara transparan. Dengan New Policy, Kemenpora berharap menciptakan sistem yang lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Struktur Tim Koordinatif untuk Kebijakan Baru

Kebijakan baru ini diimplementasikan melalui pembentukan tim koordinatif yang melibatkan berbagai lembaga seperti KONI Pusat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan Agung melalui Jamdatun. Tujuan utama dari New Policy adalah memetakan lokasi pertandingan secara lebih rinci sebelum melaporkan hasil ke pemerintah pusat, sehingga keputusan pembagian fasilitas olahraga dapat lebih tepat dan berbasis data.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, menjelaskan bahwa tim koordinatif dibentuk setelah kesepakatan bersama dengan lembaga terkait. Menurutnya, New Policy ini merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan PON 2028 yang tidak hanya memadai, tetapi juga menghasilkan dampak jangka panjang dalam pembinaan atlet dan peningkatan kualitas olahraga nasional.

Transparansi dan Evaluasi Infrastruktur

“Kita sepakat membentuk tim koordinatif. Nanti, kita akan memetakan lokasi pertandingan dari daerah sebelum melaporkan ke pemerintah pusat, Pak Menko, atau Presiden,” ujar Erick Thohir di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Proses New Policy juga mencakup evaluasi terhadap infrastruktur dan anggaran di berbagai wilayah. Dalam New Policy, Kemenpora memastikan bahwa semua cabang olahraga akan diberikan fasilitas sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, venue yang sudah ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi pilihan utama, karena kemampuan penggunaannya telah teruji.

Dengan New Policy, pemerintah daerah diwajibkan untuk mengevaluasi kesiapan lokasi secara mendalam. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan skema akhir pelaksanaan PON 2028, yang akan berlangsung pada November 2028. Menteri Erick Thohir menekankan bahwa New Policy ini mengurangi risiko pemborosan dan memastikan setiap anggaran digunakan secara optimal.

Penguasaan Tugas dan Peran Lembaga Pengawasan

Kebijakan baru juga menekankan pentingnya penguasaan tugas oleh semua pihak terlibat. Dalam New Policy, Kemenpora menegaskan bahwa seluruh proses mulai dari pemetaan lokasi, pembangunan infrastruktur, hingga akomodasi atlet harus dilakukan secara terarah. Hal ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih dalam penggunaan dana atau duplikasi fasilitas yang tidak diperlukan.

“Dengan keputusan tidak membangun venue baru, kita tahu akan menggelar pertandingan di NTT-NTB yang sudah siap. Cabang lain yang belum memiliki fasilitas, akan dilakukan di Jakarta,” tutur Marciano Norman, Ketua Umum KONI Pusat.

Proses pengawasan juga menjadi bagian dari New Policy. Kejaksaan Agung dan BPKP akan terlibat sejak awal untuk memastikan keuangan dikelola secara akuntabel. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), Narendra Jatna, menjelaskan bahwa New Policy ini tidak hanya mengoptimalkan anggaran, tetapi juga meminimalkan risiko penyimpangan dana dalam penyelenggaraan PON 2028.

“Kami akan mendampingi, memberikan pendapat hukum, dan mengawasi pengelolaan anggaran agar menjadi satu kesatuan menuju keberhasilan PON 2028,” kata Narendra.

Deputi BPKP, Susilo Widhyantoro, menegaskan bahwa New Policy ini akan memastikan transparansi seluruh tahapan, mulai dari pengadaan, infrastruktur hingga akomodasi atlet. Dengan New Policy, Kemenpora berharap membangun sistem pengawasan yang lebih ketat, sehingga keberhasilan PON 2028 dapat terukur dan terdokumentasi secara rapi.

Persiapan yang Terukur dan Berkelanjutan

Langkah New Policy juga diharapkan memberikan dampak jangka panjang. Dengan memprioritaskan efisiensi, Kemenpora dapat memaksimalkan sumber daya yang ada, seperti venue dan fasilitas yang sudah dibangun sebelumnya. Hal ini memungkinkan pemerintah fokus pada peningkatan kualitas pertandingan dan pembinaan atlet, serta meminimalkan pengeluaran untuk pembangunan baru yang tidak diperlukan.

New Policy memberikan kepastian awal bagi semua pihak terlibat. Marciano Norman menambahkan bahwa kebijakan ini memberikan kejelasan tentang pembagian lokasi, sehingga tidak ada ambiguitas dalam penyelenggaraan. Dengan New Policy, Kemenpora berharap menciptakan sistem yang lebih terukur dan berkelanjutan, yang dapat menjadi contoh bagi penyelenggaraan acara besar lainnya di masa depan.

Kemenpora juga menegaskan bahwa New Policy ini merupakan bagian dari upaya membangun olahraga nasional yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur, Kemenpora berharap PON 2028 dapat menjadi ajang olahraga yang tidak hanya memadai, tetapi juga mendorong pengembangan atlet dan peningkatan kualitas pertandingan secara signifikan.