Ratusan Warga di Jombang Dicoret Bansos gegara Dituduh Judol hingga Salah Desil
Ratusan Warga di Jombang Dicoret dari Penerima Bansos
Nusantaranews1.com – Ratusan Warga di Jombang Dicoret dari daftar bantuan sosial di Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Warga yang terdampak termasuk kalangan lanjut usia dan keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Pencoretan diduga berkaitan dengan indikasi judi online serta perubahan data desil kesejahteraan yang dinilai tidak sesuai kondisi sebenarnya.
Penghentian bansos ini memicu keresahan karena bantuan tersebut menjadi penopang kebutuhan sehari-hari bagi banyak keluarga. Pemerintah Desa Kepatihan pun melakukan pengecekan ulang terhadap data penerima untuk menelusuri penyebab perubahan status dan menyiapkan pengajuan perbaikan kepada pemerintah pusat.
Dugaan NIK Lansia Dipakai untuk Kartu Seluler
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah dugaan penggunaan Nomor Induk Kependudukan atau NIK milik warga lansia tanpa sepengetahuan pemiliknya. NIK tersebut diduga dipakai oleh anggota keluarga maupun pihak lain untuk registrasi kartu seluler.
Kartu seluler yang didaftarkan menggunakan identitas tersebut kemudian diduga berkaitan dengan aktivitas judi online. Saat data kependudukan terdeteksi memiliki keterkaitan dengan aktivitas itu, pemilik NIK berpotensi terdampak dalam penyaluran bantuan sosial.
Dalam keluhan warga Desa Kepatihan, sejumlah lansia mengaku tidak memahami alasan bansos mereka berhenti. Sebagian bahkan tidak mempunyai telepon seluler maupun kemampuan menggunakan perangkat digital. Kondisi itu membuat mereka kesulitan mengetahui adanya persoalan pada data identitas atau status bantuan mereka.
Kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan data kependudukan harus dilakukan secara bertanggung jawab. NIK merupakan identitas pribadi yang dipakai untuk berbagai keperluan administrasi. Jika digunakan tanpa izin, dampaknya dapat meluas hingga mengganggu akses warga terhadap program bantuan yang semestinya diterima.
Penarik Becak Kehilangan Bantuan Sosial
Suwignyo, 72 tahun, termasuk warga yang terkena dampak pencoretan bantuan. Lansia yang bekerja sebagai penarik becak itu mengaku tidak mengetahui alasan bantuan sosial untuk keluarganya mendadak dihentikan.
Saya tidak punya HP dan tidak tahu cara pakainya, tapi bansos tiba-tiba terhenti. Dalam situasi sepi begini, tanpa bansos saya bingung bagaimana bisa bertahan hidup.
Pernyataan Suwignyo pada Rabu (9/9/2026) menggambarkan situasi penerima bansos lansia ketika menghadapi masalah administrasi. Bagi warga yang tidak terbiasa menggunakan teknologi, perubahan status kepesertaan dapat tidak diketahui sampai bantuan sudah tidak lagi disalurkan.
Pendampingan dari keluarga, perangkat desa, serta pihak terkait diperlukan agar warga memahami kondisi datanya. Warga juga membutuhkan penjelasan mengenai alasan pencoretan dan prosedur mengajukan keberatan apabila informasi sosial-ekonomi yang tercatat tidak sesuai keadaan riil.
Data Desil Warga Kurang Mampu Dinilai Tidak Sesuai
Selain dugaan penyalahgunaan NIK, pemerintah desa menemukan persoalan pada data desil kesejahteraan. Desil digunakan untuk menggambarkan kelompok kondisi ekonomi warga dalam pendataan sosial. Namun, beberapa keluarga yang dinilai kurang mampu justru tercatat berada dalam kategori kaya atau sangat kaya.
Kepala Desa Kepatihan Erwin Pribadi mengatakan pemeriksaan data masih berlangsung. Dalam temuan sementara, terdapat 18 warga dengan kondisi ekonomi terbatas yang status desilnya berubah menjadi kategori kaya, bahkan sangat kaya.
Sementara ini sudah ditemukan 18 nama warga kami yang masuk kategori kurang mampu tapi desilnya berubah menjadi kaya, bahkan ada yang statusnya sangat kaya. Banyak warga tidak punya HP jadi tidak tahu desilnya berapa.
Keterangan Erwin pada Rabu (9/9/2026) memperlihatkan bahwa masalah data tidak hanya dialami satu atau dua penerima. Pemerintah desa masih menelusuri data secara menyeluruh untuk mengetahui warga yang mengalami perubahan kategori serta dampaknya terhadap hak menerima bansos.
Kesalahan penetapan desil dapat berpengaruh besar bagi keluarga miskin. Ketika sebuah keluarga tercatat lebih sejahtera daripada keadaan sebenarnya, peluang mereka mendapatkan bantuan sosial dapat terganggu. Karena itu, pembaruan data yang akurat dibutuhkan agar bantuan menjangkau warga yang benar-benar memerlukan.
Pemdes Akan Ajukan Sanggah Data
Pemerintah Desa Kepatihan berencana mengajukan sanggah atau perbaikan data kepada pemerintah pusat. Langkah tersebut ditujukan untuk memulihkan status warga kurang mampu dan lansia yang kehilangan bantuan akibat dugaan penggunaan NIK tanpa izin maupun kekeliruan pengelompokan desil.
Perbaikan data diharapkan dapat membuka kembali akses bansos bagi warga yang memang memenuhi syarat. Ratusan Warga di Jombang Dicoret ini juga menjadi perhatian pemerintah desa agar pendataan berikutnya lebih teliti dan dapat dipahami oleh masyarakat.
FAQ Pencoretan Bansos di Jombang
Mengapa warga Desa Kepatihan bisa dicoret dari bansos?
Pencoretan diduga dipengaruhi oleh indikasi keterkaitan data NIK dengan judi online dan perubahan status desil kesejahteraan. Pemerintah desa masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pada setiap warga terdampak.
Apa yang dapat dilakukan warga jika merasa data desilnya salah?
Warga dapat meminta penjelasan kepada perangkat desa dan menyampaikan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Pemerintah Desa Kepatihan menyiapkan pengajuan sanggah atau perbaikan data kepada pemerintah pusat bagi warga yang datanya dinilai tidak sesuai.
Apakah lansia yang tidak memiliki telepon seluler tetap bisa mengurus keberatan?
Warga lansia dapat meminta bantuan keluarga atau perangkat desa untuk memeriksa status data dan mengajukan perbaikan. Pendampingan penting dilakukan agar warga memahami alasan penghentian bantuan serta proses pemulihan haknya.