Ribuan Warga Demo di DPRD Lumajang, Desak BGN Perbaiki Tata Kelola MBG

Ribuan Warga Lumajang Demo di DPRD, Desak Perbaikan Tata Kelola MBG

Nusantaranews1.com – Yang baru diperkenalkan pemerintah menjadi sorotan dalam aksi demonstrasi yang digelar ribuan warga Lumajang di kantor DPRD setempat. Aksi ini berlangsung secara damai, dengan peserta yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk petani, nelayan, pedagang pasar, serta relawan dari program SPPG. Mereka turun ke jalan bukan hanya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetapi juga memberikan masukan tentang tata kelola yang belum optimal. Peserta menilai New Policy ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan warga, tetapi perlu diperbaiki agar bisa meratakan manfaat ke semua kalangan.

Latar Belakang New Policy dan MBG

Program MBG adalah bagian dari New Policy nasional yang bertujuan menyediakan akses makanan bergizi kepada masyarakat kurang mampu. Diperkenalkan beberapa bulan lalu, kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan gizi dan memperkuat perekonomian lokal. Namun, di Lumajang, aksi demo menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan New Policy tersebut. Banyak warga menyoroti keterbatasan distribusi yang tidak merata, sehingga beberapa wilayah justru merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh Sony Sanjaya, koordinator lapangan, menyajikan keluhan utama terkait sistem distribusi. Peserta menyatakan bahwa kebijakan New Policy ini berpotensi memberikan dampak besar, tetapi perlu diperkuat dengan standaris yang lebih ketat. "New Policy harus menjadi jaminan keberlanjutan MBG, bukan sekadar janji. Kami minta pemerintah lebih transparan dalam pengelolaannya," tambah Sony. Ia menambahkan bahwa keterlibatan langsung warga dalam program ini bisa menjadi penggerak utama untuk perbaikan tata kelola.

Tantangan dalam Implementasi New Policy

Peserta aksi juga mengungkapkan kecemasan terhadap ketergantungan ekonomi masyarakat kecil pada program MBG. Mereka menekankan bahwa New Policy tidak hanya tentang pemberian bantuan tetapi juga harus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. "Jika sistem distribusi tidak diperbaiki, risiko ketergantungan warga terhadap bantuan akan meningkat," ujar salah satu peserta yang juga petani. Selain itu, mereka menyoroti adanya ketimpangan antara wilayah yang lebih maju dan daerah terpencil dalam penerimaan manfaat dari New Policy.

Aksi ini juga menarik perhatian media lokal dan warga yang ingin menyampaikan keinginan mereka. Terdapat sekitar 8.000 orang yang turut serta, termasuk para relawan SPPG yang berperan aktif dalam memastikan distribusi berjalan lancar. "Kami ingin New Policy ini bisa menjadi solusi jangka panjang, bukan sekadar kebijakan sementara. Keterlibatan masyarakat harus menjadi prioritas," terang salah satu peserta. Hal ini menunjukkan bahwa MBG sebagai bagian dari New Policy perlu dikelola secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Ketua DPRD Lumajang, Oktaviani, mengapresiasi partisipasi warga dalam aksi demo tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat menjadi tempat yang tepat untuk menyampaikan aspirasi. "New Policy ini memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan. Kami akan mengevaluasi usulan mereka dan menyesuaikan dengan kebutuhan lokal," jelas Oktaviani. Ia juga menambahkan bahwa tuntutan peserta aksi selaras dengan tujuan New Policy untuk membangun kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat.

Aksi demo berakhir dengan penyerahan berkas pakta integritas oleh koordinator lapangan kepada pimpinan dewan. Meski berlangsung lancar, peserta aksi menegaskan bahwa mereka masih menantikan tindak lanjut dari pemerintah. "New Policy harus menjadi wujud komitmen nyata, bukan sekadar penampilan. Kami berharap ada langkah konkret untuk menyelesaikan masalah yang muncul," ujar Sony Sanjaya. Ia menambahkan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk pihak yang terlibat dalam distribusi dan pengawasan.

Sebagai bagian dari New Policy nasional, MBG di Lumajang diharapkan dapat menjadi contoh terbaik dalam penerapan kebijakan sosial. Namun, aksi demo ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola tetap diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program. Kebijakan ini juga menjadi momentum bagi warga untuk menyuarakan kebutuhan mereka, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan adanya masukan dari warga, New Policy bisa menjadi alat yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Lumajang.