Special Plan: Chatib Basri Beberkan 3 Tugas Menkeu Hadapi Tekanan Fiskal: Potong, Naikkan, Pinjam

Chatib Basri: Tiga Strategi Menkeu dalam Special Plan untuk Stabilisasi Ekonomi

Special Plan menjadi salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam menghadapi tekanan fiskal yang semakin menggila. Dalam wawancara di acara Grab Business Forum, Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (9/6/2026), mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menyampaikan bahwa tugas utama Menteri Keuangan (Menkeu) pada masa ini bisa disederhanakan menjadi tiga pilihan utama: memperoleh pendapatan tambahan, mengurangi pengeluaran, serta memperoleh dana dari utang. Menurut ekonom senior ini, pemerintah harus bisa menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu, baik karena perlambatan global maupun tekanan mata uang.

“Tugas Menkeu itu sebetulnya sangat gampang, hanya punya opsi tiga hal: naikkan, potong, pinjam. As simple as that, ini balance sheet enggak bisa diapa-apain,” ujar Chatib Basri.

Ia menekankan bahwa meski tiga opsi tersebut logis, implementasinya tidak selalu mudah. Di tengah persaingan ekonomi yang ketat dan volatilitas pasar keuangan, Menkeu harus memilih jalan yang paling efektif dan tidak merusak kepercayaan investor internasional.

Menghadapi Tekanan Ekonomi: Pendekatan yang Realistis

Dalam kondisi ini, Chatib Basri menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada satu strategi. Menaikkan pajak, misalnya, bisa menjadi pilihan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi risikonya adalah pengurangan daya beli masyarakat. Sementara itu, mengurangi belanja pemerintah perlu dilakukan secara bertahap agar tidak memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pembiayaan melalui utang, meski tetap menjadi pilihan, harus dikelola dengan bijak agar tidak memperparah risiko kelebihan utang.

“Special Plan ini justru memperlihatkan bahwa pemerintah harus fokus pada kebijakan fiskal yang sangat berdampak. Tidak bisa hanya berpikir jangka pendek, harus ada perencanaan jangka panjang agar tidak terjebak dalam lingkaran utang,” tambahnya. Menurut Chatib, dalam menghadapi tekanan fiskal, pemerintah perlu mempertimbangkan semua kemungkinan, termasuk memanfaatkan alat-alat keuangan yang tersedia, seperti pinjaman luar negeri atau instrumen CDS.

Risiko dan Peran CDS dalam Evaluasi Fiskal

Stabilitas ekonomi juga sangat tergantung pada persepsi pasar terhadap risiko fiskal. Chatib Basri menjelaskan bahwa Credit Default Swap (CDS) menjadi indikator penting dalam menilai kepercayaan investor terhadap pemerintah. CDS berfungsi sebagai asuransi bagi mereka yang memegang obligasi pemerintah. Semakin tinggi risiko fiskal, semakin naik pula angka CDS, yang menunjukkan kecemasan pasar.

“Jadi kalau ada beli bond, orang dari luar negeri beli bond, dia itu ada asuransinya. Asuransinya itu adalah CDS. Jadi kalau default, dia diganti dengan itu. Nah semakin tinggi risiko fiskalnya, CDS-nya akan naik, semakin tinggi. Jadi kalau CDS-nya naik, itu risiko fiskalnya naik,” lanjut Chatib Basri.

Ia menambahkan bahwa dalam Special Plan, penggunaan CDS bisa menjadi salah satu alat untuk mengurangi risiko kelebihan utang, terutama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil.

Menurutnya, pemerintah harus menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran dalam rangka menyusun Special Plan yang berhasil. “Special Plan ini justru mengharuskan Menkeu melakukan penyesuaian secara dinamis, sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi,” ujarnya. Hal ini berarti bahwa kebijakan fiskal tidak bisa statis, tetapi harus direspons dengan cepat dan efektif.

Chatib Basri juga mengingatkan bahwa kebijakan dalam Special Plan perlu diiringi dengan transparansi. “Masyarakat harus tahu alasan di balik keputusan seperti menaikkan pajak atau memotong anggaran. Jika tidak, akan ada risiko kesalahpahaman atau kekecewaan publik,” katanya. Transparansi dianggap penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga, meski keputusan fiskal perlu diambil dengan cepat.