132.627 Orang Lamar Loker Padat Karya Pemprov DKI, Pramono Jamin Tak Ada Orang Dalam
Program Khusus Loker Padat Karya DKI, 132.627 Pelamar Ikuti
Nusantaranews1.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan kegiatan berbasis kemitraan melalui Special Plan penempatan tenaga kerja padat karya. Program ini menjadi sorotan karena menerima jumlah pelamar yang luar biasa, mencapai 132.627 orang dalam periode pendaftaran terbatas. Dengan membuka 2.843 peluang kerja, Pemprov DKI mengupayakan untuk memperkuat stabilitas ekonomi masyarakat terdampak sektor pariwisata, ritel, dan sektor produktif lainnya yang terpuruk akibat tekanan ekonomi nasional.
Proses Seleksi Dua Tahap
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan bahwa Special Plan ini mengalami dua tahap seleksi untuk memastikan transparansi dan objektivitas. "Pemerintah DKI Jakarta membuka lowongan pekerjaan untuk bantalan sosial dan sekarang ini tahap pertama dan kedua telah selesai," katanya, Senin (13/7/2026). Tahap pertama fokus pada validasi administratif, di mana 127.474 pelamar diterima secara formal, sementara 53.710 orang dinyatakan lolos pemeriksaan dokumen.
"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada kecurangan dalam proses rekrutmen, terutama dengan melibatkan kepala dinas dan tim independen," tambah Pramono. Proses ini dirancang untuk meminimalkan risiko korupsi dan mempercepat pengisian posisi.
Dalam tahap kedua, pihak Pemprov DKI mengalokasikan 26 lowongan pekerjaan melalui empat OPD, yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Dari total 5.153 pelamar, sebanyak 1.679 orang atau 32,6 persen berhasil melewati proses seleksi awal. Angka ini menunjukkan bahwa perekrutan tidak hanya berbasis jumlah tetapi juga kualifikasi yang lebih ketat.
Manfaat dan Tujuan Program Khusus
Distribusi pelamar yang lolos tahap pertama tercatat secara rinci. Dinas Lingkungan Hidup menerima 490 pelamar, Dinas Sumber Daya Air 464 orang, Dinas Bina Marga 422, dan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 303. Pramono optimis bahwa Special Plan ini mampu memberikan dampak signifikan dalam memperkuat daya beli masyarakat dan mengurangi risiko pengangguran.
Program ini diluncurkan sebagai bagian dari upaya Pemprov DKI dalam mengatasi dampak sosial ekonomi yang semakin mengkhawatirkan. Dengan menyediakan peluang kerja, Pemprov DKI berharap masyarakat terdampak dapat memperoleh pendapatan tambahan sementara menunggu kembalinya kondisi pasar tenaga kerja. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mendorong kolaborasi antar sektor publik dan swasta dalam mendukung perekrutan yang lebih inklusif.
Pramono juga menjelaskan bahwa proses seleksi akan terus berjalan hingga akhir tahun. "Tahap seleksi berikutnya masih dalam proses pengumpulan dan pengelompokan data oleh OPD terkait," ujarnya. Dengan menggabungkan data pendaftar dan hasil penilaian, Pemprov DKI akan menentukan kelompok prioritas yang akan mendapatkan kesempatan kerja.
Program Special Plan ini juga diimbangi dengan pengawasan ketat dari lembaga audit internal. Pramono menegaskan bahwa semua tahap perekrutan telah diverifikasi untuk memastikan tidak ada pihak yang menikmati keuntungan pribadi. "Kami berkomitmen untuk menjaga kejujuran, karena keberhasilan program ini sangat bergantung pada kualitas pemerintahan yang transparan," lanjutnya.
Sebagai bagian dari Special Plan, Pemprov DKI juga berencana untuk memperluas cakupan program ini ke daerah lain di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk menciptakan efek domino dalam penyerapan tenaga kerja di tingkat lokal. "Program ini tidak hanya fokus pada Jakarta, tapi juga menjadi contoh untuk kota-kota lain dalam menghadapi krisis ekonomi," pungkas Pramono.