Nusantaranews1
Fast mobile article powered by Nexiamath-SEO AMP.
AMP Article

Rusia-China Kalah Voting di DK PBB, Agenda Sanksi Iran Tetap Berlanjut

Published September 12, 2026 · Updated September 12, 2026 · By Jessica Moore - nusantaranews1.com

Foto : Jessica Moore - nusantaranews1.com

Agenda Sanksi Iran Tetap Dibahas Setelah Voting DK PBB

Nusantaranews1.com – NEW YORK — Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap melanjutkan pembahasan mengenai kemungkinan pemberlakuan kembali sanksi internasional terhadap Iran. Langkah Rusia dan China untuk menghentikan agenda tersebut tidak memperoleh dukungan mayoritas dalam pemungutan suara prosedural yang digelar di forum DK PBB.

Sebanyak 11 negara mendukung agar agenda terkait sanksi Iran diteruskan. Dua anggota menolak, sedangkan dua negara lain memilih abstain. Perolehan itu melampaui ambang minimum sembilan suara yang diperlukan untuk mengesahkan keputusan prosedural di Dewan Keamanan.

Hasil voting menegaskan bahwa pembahasan mengenai Iran dan mekanisme sanksi masih menjadi isu aktif di tengah perbedaan tajam antara Rusia-China dan sejumlah negara Barat. Karena pemungutan suara ini bersifat prosedural, hak veto milik anggota tetap DK PBB tidak dapat digunakan untuk membatalkan hasilnya.

Rusia Persoalkan Dasar Hukum Mekanisme Snapback

Moskow menolak pandangan bahwa sanksi PBB terhadap Iran dapat dihidupkan kembali melalui mekanisme snapback yang tercantum dalam Rencana Aksi Komprehensif Bersama atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tahun 2015.

Rusia berpendapat Resolusi 2231, yang menjadi landasan pengesahan JCPOA, telah berakhir pada 18 Oktober 2025. Dengan berakhirnya resolusi tersebut, Rusia menilai isu non-proliferasi Iran tidak lagi tercatat sebagai persoalan aktif dalam agenda Dewan Keamanan.

Posisi Rusia juga mencakup keberatan terhadap pembahasan Komite Sanksi 1737. Moskow menyatakan komite itu sudah tidak lagi ada sejak 2015, sehingga tidak tersedia pijakan hukum untuk kembali mengevaluasi maupun membicarakan kegiatannya.

“Mekanisme untuk memberlakukan kembali resolusi Dewan Keamanan terkait Iran yang telah diadopsi sebelumnya, mekanisme yang tercantum dalam Resolusi 2231, tidak diaktifkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai alasan hukum dan prosedural,” ujar diplomat Rusia, Jumat (11/9/2026).

Rusia kemudian mengupayakan voting prosedural agar agenda mengenai Komite Sanksi 1737 tidak diteruskan dalam sidang. Namun, dukungan mayoritas anggota Dewan Keamanan membuat upaya tersebut gagal.

China Menilai Langkah Itu Berisiko Memperlebar Perpecahan

China berdiri sejalan dengan Rusia dalam penolakan terhadap kelanjutan agenda sanksi. Beijing menyampaikan keberatan atas kewenangan presidensi DK PBB dalam menyusun dan menyampaikan laporan dengan tenggat 90 hari terkait proses tersebut.

Beijing juga mengingatkan para anggota Dewan Keamanan agar tidak menempuh langkah sepihak untuk mengaktifkan kembali sanksi terhadap Iran. China menilai pendekatan seperti itu dapat memperumit jalur diplomasi dalam penanganan isu nuklir Teheran.

“Segelintir anggota, dengan mengabaikan perbedaan pendapat, bersikeras untuk memaksakan pemberlakuan kembali sanksi Dewan terhadap Iran dan menggelar pertemuan berdasarkan agenda yang telah dihapus,” ujar perwakilan China.

China memandang perbedaan posisi yang tidak dijembatani melalui dialog berpotensi memperdalam polarisasi di tubuh PBB. Dalam pandangan Beijing, kondisi tersebut dapat menyulitkan pencarian penyelesaian politik atas sengketa seputar program nuklir Iran.

Inggris, Prancis, dan Jerman Mempertahankan Proses Snapback

Penolakan Rusia dan China berhadapan langsung dengan sikap Inggris, Prancis, serta Jerman. Ketiga negara Eropa itu menyatakan proses snapback telah dimulai secara sah dengan merujuk pada Resolusi 2231.

“Inggris, bersama Prancis dan Jerman, memulai mekanisme snapback sepenuhnya sesuai Resolusi Dewan Keamanan 2231,” kata seorang diplomat Inggris.

Negara-negara tersebut menilai langkah itu diperlukan karena Iran dianggap melakukan ketidakpatuhan signifikan terhadap ketentuan JCPOA. Kesepakatan nuklir 2015 itu pada awalnya dirancang untuk membatasi aktivitas nuklir Iran sebagai imbalan atas pencabutan sejumlah sanksi internasional.

JCPOA ditandatangani oleh Iran bersama lima anggota tetap Dewan Keamanan — Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, dan Prancis — serta Jerman. Salah satu bagian penting dari kesepakatan tersebut adalah klausul snapback, yang membuka kemungkinan pemberlakuan lagi sanksi PBB apabila terjadi pelanggaran atas komitmen yang disepakati.

Latar Sengketa Program Nuklir Iran

Ketegangan mengenai JCPOA meningkat setelah Iran menaikkan tingkat pengayaan uraniumnya melampaui batas yang ditetapkan dalam kesepakatan. Teheran menyatakan tindakan itu diambil setelah Amerika Serikat, pada masa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump, keluar dari JCPOA dan kembali menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Iran.

Perbedaan pandangan kini tidak hanya berkaitan dengan aktivitas nuklir Iran, tetapi juga menyangkut status hukum Resolusi 2231 dan apakah mekanisme snapback masih bisa digunakan. Rusia dan China menganggap jalur itu tidak berlaku lagi, sementara Inggris, Prancis, dan Jerman menilai mekanisme tersebut tetap sah untuk dijalankan.

Voting dengan 11 suara mendukung agenda memperlihatkan bahwa keberatan Moskow dan Beijing belum cukup untuk menghentikan pembahasan di Dewan Keamanan. Tahap selanjutnya akan tetap menjadi perhatian karena perdebatan mengenai sanksi dapat memengaruhi ruang diplomasi yang tersedia bagi semua pihak terkait isu nuklir Iran.

Bagi pembaca, keputusan prosedural ini penting dibedakan dari keputusan akhir mengenai sanksi. Voting tersebut belum dengan sendirinya menetapkan sanksi baru, tetapi memastikan isu itu tetap dibicarakan secara resmi di Dewan Keamanan PBB. Perdebatan hukum, politik, dan diplomatik mengenai mekanisme snapback pun masih akan berlanjut.

Related Reading

Frequently Asked Questions

What is Rusia China Kalah Voting di DK PBB?

Rusia China Kalah Voting di DK PBB is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.

Why does Rusia China Kalah Voting di DK PBB matter?

Rusia China Kalah Voting di DK PBB matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.