Qodari: Perlinsos Digital Pangkas Verifikasi Penerima Bansos dari 200 Hari Jadi 5 Menit
Verifikasi Bansos Kini Hanya Butuh Lima Menit, Bukan Ratusan Hari
Nusantaranews1.com – Qodari - Uji coba sistem Perlinsos Digital di Kota Surabaya menunjukkan hasil yang signifikan. Per 28 Juli 2026, pendataan telah menyentuh 99,82 persen populasi, setara 1.001.688 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut, sekitar 25 ribu KK teridentifikasi tidak lagi berhak menerima bantuan sosial. Sebaliknya, sekitar 51 ribu KK yang selama ini luput dari data justru terbukti memenuhi syarat.
"Kalau 1 KK 3 orang ya ada 150.000 kepala yang harusnya mendapatkan bantuan, tapi selama ini tidak mendapatkan bantuan karena mekanisme pencatatan yang belum baik. Bayangkan ada sekitar 51 ribu kepala keluarga yang selama ini seharusnya menerima bantuan sosial tetapi belum mendapatkannya. Melalui digitalisasi perlinsos mereka kini memperoleh haknya. Inilah wujud keadilan dalam penyaluran bantuan sosial," ujar Qodari.
Mekanisme di Balik Percepatan Verifikasi
Muhammad Qodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), menjelaskan bahwa Perlinsos Digital merupakan platform perlindungan sosial terintegrasi yang memfasilitasi pendaftaran, verifikasi kelayakan, hingga pengajuan sanggah oleh masyarakat. Penjelasan itu ia sampaikan dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) di kantor Bakom, Jakarta, pada Kamis (20/8/2026).
Inti percepatan proses terletak pada konektivitas data lintas instansi melalui Digital Public Infrastructure (DPI). Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) menjembatani informasi dari delapan kementerian dan lembaga, sehingga validasi kependudukan dapat berlangsung secara real-time. Proses yang dahulu bergantung pada pencocokan manual atau data usang kini nyaris tereliminasi.
"Melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang menghubungkan data dari delapan kementerian/lembaga, proses pendaftaran bantuan sosial dan verifikasi kelayakan penerima yang sebelumnya dapat memerlukan waktu hingga 200 hari, dalam uji coba ini dapat dilakukan dalam waktu sekitar lima menit saja," kata Qodari.
Menekan Inclusion dan Exclusion Error
Desain sistem ini lahir dari persoalan nyata: inclusion error, yakni pencatatan penerima yang sesungguhnya tidak berhak. Laporan Kementerian Sosial mengungkap bahwa sekitar 45 persen penyaluran bansos masih tersendat oleh kesalahan jenis tersebut. Di sisi lain, exclusion error—ketika warga yang berhak justru tidak terdata—juga menjadi target perbaikan.
Untuk meningkatkan ketepatan sasaran, khususnya pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), sistem menerapkan filter kelayakan berbasis multi-indikator. Parameter yang dipertimbangkan mencakup kepemilikan tanah, akses listrik, kondisi hunian, usia, kepemilikan kendaraan roda empat, status kepegawaian, besaran upah, serta variabel lain yang relevan.
Akses Pendaftaran dan Rencana Perluasan
Masyarakat dapat mendaftar menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), verifikasi wajah, atau nomor meter PLN. Bagi warga yang belum memiliki IKD, layanan pendaftaran tersedia melalui agen di kabupaten/kota terpilih.
Dalam kurun waktu kurang lebih satu bulan, uji coba telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten/kota. Pemerintah berencana memperluas cakupan secara bertahap hingga mencakup 153 kabupaten/kota.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Qodari?Qodari is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Qodari matter?Qodari matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.