1.000 Taruna Akmil Dikerahkan Bina Siswa Sekolah Rakyat, Anggota DPR: Harus Tetap Humanis!
New Policy: 1.000 Taruna Akmil Dikerahkan Bina Siswa Sekolah Rakyat
Nusantaranews1.com – Baru saja diterapkan, new policy ini menjadi perhatian publik karena mengubah cara pendidikan Sekolah Rakyat melalui keterlibatan taruna Akademi Militer (Akmil). Kementerian Sosial dan TNI sepakat mengirimkan 1.000 taruna Akmil dari tingkat I dan II ke 178 lokasi Sekolah Rakyat, dengan program berlangsung selama lima hari mulai 3 hingga 8 Agustus 2026. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemandirian siswa melalui pendidikan keasramaan, termasuk kegiatan merapikan tempat tidur, lemari, dan menanamkan sikap disiplin dalam berpakaian seragam. New policy ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pendidikan bagi masyarakat rentan.
Program Bimbingan Keasramaan: Kebijakan Baru untuk Perkembangan Siswa
New policy ini menggabungkan sumber daya TNI dengan sistem pendidikan Sekolah Rakyat. Taruna Akmil akan berperan sebagai pendamping dalam kegiatan keasramaan, yang sebelumnya lebih dominan diurus oleh tenaga pendidik sipil. Program ini dirancang untuk melatih siswa dalam hal kerapian, kedisiplinan, dan penyesuaian diri dengan lingkungan asrama, sebagai bagian dari pembentukan karakter yang holistik. Kementerian Sosial menjelaskan bahwa taruna Akmil akan diberi pembimbingan agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar utama, tetapi menjadi pelengkap untuk memperkaya pengalaman belajar siswa.
Anggota DPR Minta Penerapan Kebijakan Tetap Humanis
Anggota Komisi VIII DPR, Ketut Kariyasa Adnyana, menekankan bahwa new policy ini harus tetap dijalankan dengan prinsip humanis. Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam memutus siklus kemiskinan dan memberikan akses pendidikan bagi keluarga miskin serta penyandang disabilitas. Karena itu, pendekatan yang digunakan dalam program ini harus tetap berfokus pada peserta didik, dengan mengutamakan pendidikan yang berpusat pada individu, bukan sekadar mengikuti instruksi militer. "Sekolah Rakyat dibangun untuk memperluas akses pendidikan dan pemberdayaan sosial. Karena itu, pendekatan yang digunakan harus tetap berlandaskan prinsip pendidikan yang humanis dan berpusat pada peserta didik," ujar Kariyasa dalam keterangan yang dikutip Jumat (3/7/2026).
Kariyasa juga mengingatkan bahwa new policy ini tidak boleh mengurangi peran guru dan pendidik sipil. Menurutnya, pentahapan kegiatan keasramaan harus dipastikan seimbang antara pengawasan dan kebebasan belajar. "Jangan sampai kebijakan ini menimbulkan resistensi atau kekhawatiran di masyarakat. Kita ingin Sekolah Rakyat menjadi ruang belajar yang nyaman dan partisipatif, sehingga mampu memberdayakan masyarakat rentan," pungkasnya. Ia menambahkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan mendukung upaya peningkatan karakter, tetapi menekankan bahwa cara penerapan harus mengikuti standar pendidikan nasional.
Kritik Terhadap Pemisahan Ranah Sipil dan Militer
Beberapa pihak, seperti SETARA Institute, mengkhawatirkan pengaruh new policy ini terhadap batasan ranah sipil dan militer. Mereka menyatakan bahwa pelibatan taruna Akmil dalam pendidikan Sekolah Rakyat bisa mengaburkan tujuan utama institusi pendidikan, yaitu memperluas akses pendidikan secara inklusif. Kariyasa merespons kritik ini dengan menegaskan bahwa pemerintah harus memastikan keterlibatan TNI tidak mengganggu kebebasan akademik siswa. "Keterlibatan militer dalam pendidikan sipil harus disesuaikan dengan prinsip kemitraan, bukan substitusi," katanya. Ia juga menyoroti bahwa new policy ini harus diukur secara berkala untuk menilai dampaknya terhadap lingkungan belajar.
Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menjelaskan bahwa kehadiran taruna Akmil bertujuan memperkuat pengalaman keasramaan, bukan menggantikan peran pendidik. "Mereka akan dibimbing melakukan hal-hal sederhana, seperti merapikan lemari dan tempat tidur, serta membiasakan kerapian dalam berseragam," kata Priyono, dikutip Selasa (30/6/2026). Ia menegaskan bahwa new policy ini diharapkan mendorong kolaborasi antara instansi pemerintah dan TNI, sekaligus memberikan pembelajaran praktis bagi siswa dalam lingkungan yang terstruktur.
Dalam konteks new policy ini, Sekolah Rakyat dianggap sebagai medium yang strategis untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dengan lingkungan sosial. Program ini juga bertujuan memperkuat kompetensi taruna Akmil dalam bidang pendidikan, sekaligus memberikan dampak sosial yang luas melalui interaksi langsung dengan masyarakat rentan. Kementerian Sosial mengatakan bahwa pelaksanaan new policy akan diawasi untuk memastikan tidak terjadi kesenjangan antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal. "Kami ingin new policy ini menjadi contoh keberhasilan dalam menyatukan kekuatan antara dunia militer dan dunia pendidikan," tambah Priyono.
Program ini juga mencerminkan new policy yang berfokus pada pendidikan inklusif dan partisipatif. Dengan melibatkan taruna Akmil, Sekolah Rakyat diharapkan bisa memperluas jangkauan pelatihan keasramaan, terutama di daerah dengan kurangnya sumber daya pendidik. New policy ini menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan berbasis komunitas dan kerja sama lintas sektor. Kariyasa menegaskan bahwa seluruh pihak harus tetap menjunjung nilai-nilai pendidikan nasional, meskipun ada penambahan elemen militer dalam program tersebut.