Meeting Results: Timwas Usul Bentuk Lembaga Khusus Badal Haji, Ini Alasannya

Meeting Results: Timwas Usulkan Lembaga Khusus Badal Haji, Alasannya

Reformasi Pengelolaan Ibadah Haji

Meeting Results - Dalam pertemuan resmi yang diadakan di Makkah, Ketua Tim Pengawas Haji (Timwas) dari DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, mengusulkan pembentukan lembaga resmi khusus untuk mengelola badal haji. Usulan ini muncul sebagai respons atas ketidakpuasan terhadap sistem penggantian ibadah haji yang saat ini dijalankan oleh pihak-pihak eksternal, seperti perusahaan wisata maupun warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Cucun menilai adanya lembaga khusus akan meminimalkan risiko penyalahgunaan dan meningkatkan kualitas layanan badal haji.

"Pada meeting results hari ini, kami menyoroti perlunya kelembagaan yang terstruktur untuk mengawasi proses badal haji secara profesional. Masyarakat harus memiliki rasa percaya bahwa penggantian ibadah ini dijalankan dengan transparan dan sesuai aturan," jelas Cucun, dikutip Senin (1/6/2026).

Pembentukan lembaga khusus ini diusulkan sebagai bagian dari upaya reformasi pengelolaan ibadah haji. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah jemaah yang memilih badal haji meningkat pesat, namun tidak semua pihak memenuhi standar kualitas. Cucun menekankan bahwa kelembagaan resmi akan memastikan proses penggantian lebih terstandarisasi, dengan pembagian tugas yang jelas di setiap tahap, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah di Tanah Suci.

Penyesuaian Aturan Dam dan Visa

Dalam waktu yang sama, Cucun menyampaikan bahwa pembahasan aturan dam (denda) dan visa menjadi fokus utama meeting results kali ini. Arab Saudi telah memperketat persyaratan pembayaran dam, yang sebelumnya diatur secara fleksibel, menjadi lebih ketat sejak tahun 2025. Hal ini diimplementasikan melalui perusahaan negara, Adahi, sebagai pengumpul dana dam secara langsung. DPR juga menyoroti perlunya harmonisasi antara aturan administratif Saudi dan prinsip syariat Islam dalam sistem visa.

"Meeting results menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan dam dengan kepentingan jemaah. Penggunaan layanan Adahi tidak hanya memudahkan pembayaran, tetapi juga menjamin akuntabilitas," tambah Cucun.

Pembayaran dam yang terpusat di Adahi dianggap sebagai langkah penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan dana. Namun, Cucun mengakui bahwa ada pertanyaan tentang izin pemotongan hewan kurban di dalam negeri. Oleh karena itu, Timwas menyarankan adanya pertemuan tambahan untuk menyelesaikan masalah ini sebelum kebijakan baru diberlakukan. DPR berharap aturan yang diterapkan tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan kebutuhan jemaah.

Peran Timwas dalam Perbaikan Sistem

Meeting results menegaskan bahwa Timwas tidak hanya mengawasi pelaksanaan ibadah haji, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam perbaikan sistem penggantian. Lembaga khusus yang diusulkan akan menjadi mitra pemerintah dalam memastikan setiap tahapan badal haji dilakukan dengan baik. Cucun menjelaskan bahwa lembaga ini akan memeriksa kelayakan pihak yang menawarkan layanan, memantau kepatuhan terhadap prosedur, dan menangani keluhan jemaah.

Salah satu keuntungan utama dari lembaga khusus ini adalah adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap badal haji. Dengan sistem yang terstruktur, kejadian korupsi, penipuan, atau kegagalan layanan dapat diminimalkan. Cucun juga menyoroti pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan, sehingga tercipta sistem yang lebih adil dan terpercaya.

Meeting results menunjukkan bahwa usulan lembaga khusus ini telah mendapat dukungan dari sejumlah anggota Timwas. Mereka menilai pembentukan lembaga akan meningkatkan kualitas pengelolaan haji secara keseluruhan, baik dari segi logistik maupun spiritual. Tidak hanya itu, kelembagaan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi negara-negara lain yang ingin menerapkan sistem serupa.