Meeting Results: DPR Minta Kejelasan Kemendikdasmen soal Instruksi Belajar Bahasa Prancis di Sekolah
DPR Minta Kejelasan Soal Kebijakan Belajar Bahasa Prancis di Sekolah
Meeting Results - JAKARTA — Dalam sesi rapat terkait kebijakan pendidikan, Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberikan respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan pengajaran Bahasa Prancis di semua sekolah. DPR menyatakan bahwa kebijakan ini perlu diperjelas lebih lanjut sebelum diimplementasikan secara luas. “Meeting Results dari pertemuan hari ini menunjukkan bahwa Komisi X akan menanyakan detail mengenai keharusan belajar Bahasa Prancis kepada Kemendikdasmen,” jelas Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Irfani, dalam konferensi pers Sabtu (30/5/2026). Ia menyoroti pentingnya kejelasan dalam perencanaan pelaksanaan program ini, mengingat sebelumnya ada diskusi serupa tentang Bahasa Portugis yang belum diikuti oleh tindakan konkret.
Kesiapan Implementasi Kebijakan Belajar Bahasa Prancis
Kebijakan belajar Bahasa Prancis di lingkungan pendidikan dasar dan menengah dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing siswa. Namun, Lalu Hadrian menegaskan bahwa kebijakan ini harus disusun secara matang agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku pendidikan. “Kami khawatir jika keputusan ini diambil tanpa mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, sumber daya pendidik, dan keterlibatan masyarakat,” lanjutnya. Ia juga menyebutkan bahwa pengenalan Bahasa Prancis sebagai mata pelajaran wajib harus dilakukan bertahap, terutama karena banyak sekolah masih menghadapi tantangan dalam menyelenggarakan program bahasa asing.
“Jika kebijakan ini tidak diperjelas, bisa saja terkesan seremonial tanpa dampak nyata pada kualitas pendidikan,” kata Lalu Hadrian, menyoroti pentingnya kejelasan dalam mengarahkan arah kebijakan pendidikan. Ia menambahkan bahwa DPR akan mengusulkan skenario perluasan program ini dengan memastikan kebutuhan siswa, guru, dan lembaga pendidikan terpenuhi.
Konteks Instruksi Belajar Bahasa Prancis
Instruksi belajar Bahasa Prancis di sekolah dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto saat berada di Paris dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kamis (28/5/2026). Pertemuan tersebut diharapkan memperkuat hubungan diplomatik dan menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama internasional. Namun, sesuai Meeting Results dari Komisi X DPR, kebijakan ini harus diimbangi dengan penjelasan teknis dari Kemendikdasmen. “Kami ingin memahami bagaimana kebijakan ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional dan rencana jangka panjang,” jelas anggota komisi lainnya.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) belum memberikan jawaban resmi mengenai aturan belajar Bahasa Prancis. Namun, dalam Meeting Results yang tercatat, DPR menekankan bahwa kebijakan ini perlu didukung oleh regulasi yang memadai, termasuk standar kurikulum, penilaian, dan bahan ajar. Komisi X juga menyarankan bahwa pemerintah bisa memprioritaskan penguasaan Bahasa Inggris dan Bahasa Mandarin sebelum mengenalkan Bahasa Prancis secara lebih luas.
Langkah DPR untuk Memastikan Kepatuhan Kebijakan
Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, DPR sudah mengingatkan Kemendikdasmen tentang kebutuhan penggunaan bahasa asing yang bertahap. Meeting Results yang dikeluarkan dalam rapat kerja terbaru menunjukkan bahwa komisi tersebut akan mengambil langkah lebih konkrit untuk mengawasi implementasi instruksi belajar Bahasa Prancis. “Kami akan meminta Kemendikdasmen menyusun laporan terperinci mengenai anggaran, pelatihan guru, dan penyediaan fasilitas belajar,” ujar salah satu anggota komisi.
Adapun, para ahli pendidikan menyambut baik langkah DPR untuk memastikan kejelasan kebijakan. Mereka menilai bahwa pengajaran Bahasa Prancis bisa menjadi bagian dari kurikulum tambahan, terutama jika sekolah di daerah memiliki keterbatasan sumber daya. “Meeting Results ini penting untuk meminimalkan risiko kesalahan arah dalam penyelenggaraan pendidikan,” kata seorang peneliti dari Pusat Studi Pendidikan Nasional. DPR juga menyarankan bahwa pihak Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan daerah dan menggali aspirasi masyarakat sebelum menyusun kebijakan definitif.
Impact of the Policy on Students and Schools
Kebijakan belajar Bahasa Prancis diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi siswa, terutama dalam meningkatkan kemampuan komunikasi dan akses ke pasar global. Namun, beberapa sekolah di wilayah terpencil mengungkapkan kesulitan dalam mengimplementasikan program ini karena kurangnya tenaga pengajar dan bahan ajar. “Meeting Results dari Komisi X menunjukkan bahwa kebijakan ini harus disesuaikan dengan kondisi lokal,” ujar Kepala Sekolah di Jawa Barat. Ia menambahkan bahwa sekolah-sekolah kecil perlu mendapatkan bantuan teknis dan dana dari pemerintah pusat.
Di sisi lain, pengenalan Bahasa Prancis bisa menjadi peluang untuk meningkatkan kerja sama bilateral dengan Prancis dalam bidang pendidikan. Namun, DPR mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak boleh menjadi kejutan politik tanpa dasar ekonomi atau sosial yang kuat. “Kami ingin memastikan bahwa kebijakan belajar Bahasa Prancis di sekolah benar-benar bermanfaat untuk siswa, bukan hanya sebagai simbol persahabatan dengan Prancis,” pungkas Lalu Hadrian. Dengan demikian, Meeting Results ini menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan pendidikan yang diusulkan pemerintah.