Main Agenda: DPR Pertanyakan Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis: Masalahnya Ada Tidak Sumber Dayanya?
Main Agenda: DPR Pertanyakan Instruksi Prabowo Soal Bahasa Prancis
Main Agenda - Di Jakarta, Main Agenda mengungkapkan kecemasan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap instruksi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto tentang pengajaran Bahasa Prancis di seluruh tingkatan sekolah. Ledia Hanifa, anggota Komisi X DPR RI, menyoroti kebijakan tersebut sebagai isu yang perlu didiskusikan lebih lanjut. "Main Agenda, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan besar: Apakah ada sumber daya manusia yang cukup untuk mengajar Bahasa Prancis secara efektif?" tegasnya dalam wawancara pada Sabtu (30/5/2026).
Kebijakan Prabowo dan Tantangan Pendidikan
Prabowo Subianto menegaskan bahwa instruksi pengajaran Bahasa Prancis bertujuan memperkuat hubungan bilateral dengan Prancis, khususnya dalam bidang pendidikan. Namun, kebijakan ini menimbulkan tantangan karena belum ada data pasti tentang jumlah guru Bahasa Prancis di Indonesia. "Main Agenda, kita harus memastikan bahwa sumber daya pendidikan tidak menjadi hambatan," ujar Ledia dalam menjelaskan kekhawatirannya.
Menurut Ledia, pembelajaran Bahasa Prancis perlu didukung oleh tenaga pengajar yang berkualitas. Ia menyoroti bahwa sebagian besar sekolah negeri masih mengandalkan guru yang mengajar Bahasa Inggris, sementara pelajaran Bahasa Prancis lebih kecil kemungkinannya. "Main Agenda, jika kita ingin mengajarkan Bahasa Prancis secara utuh, harus ada rencana jangka panjang untuk mengembangkan SDM guru, termasuk pelatihan dan perekrutan tenaga pendidik baru," tambahnya.
Interaksi dengan Perusahaan dan Teknologi
Di sisi lain, instruksi Prabowo juga dianggap sebagai upaya memperluas akses ke pelajaran bahasa asing yang lebih modern. Ledia menyebut bahwa penggunaan teknologi, seperti AI, bisa menjadi solusi sementara. "Main Agenda, jika pelatihan guru tidak cepat terwujud, kita bisa memanfaatkan alat bantu digital untuk mengajar Bahasa Prancis, meskipun harus memastikan efektivitasnya," katanya.
Kebijakan ini juga dilihat sebagai bagian dari perluasan kurikulum nasional yang berfokus pada penguasaan berbagai bahasa internasional. Prabowo menyatakan bahwa pengajaran Bahasa Prancis akan memperkuat kemampuan komunikasi siswa dalam lingkungan global. Namun, kritikus menilai bahwa prioritas peningkatan SDM guru belum terpenuhi, terutama di daerah-daerah yang kurang memiliki program pendidikan khusus.
Konflik Prioritas dalam Kurikulum
Main Agenda, instruksi Prabowo dianggap bisa menyebabkan konflik prioritas dalam kurikulum pendidikan. Beberapa anggota DPR mengingatkan bahwa pembelajaran Bahasa Prancis harus seimbang dengan pembelajaran Bahasa Inggris, yang sejak lama menjadi bahasa utama dalam sistem pendidikan Indonesia. "Main Agenda, jangan sampai kebijakan ini mengabaikan kebutuhan mendasar siswa, seperti kemampuan berbahasa nasional," tambah Ledia.
Dalam sesi wawancara, Ledia juga mengkritik kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan instruksi ini. "Main Agenda, selain SDM guru, kita juga perlu memperhatikan infrastruktur sekolah dan perangkat pendukung, seperti buku ajar dan fasilitas pembelajaran," jelasnya. Ia menyarankan agar pemerintah memberikan bantuan khusus kepada daerah yang kurang siap mengadopsi kebijakan tersebut.
Sebagai tambahan, Main Agenda menyoroti bahwa kebijakan ini bisa memberikan dampak positif terhadap peluang kerja di sektor internasional. "Main Agenda, dengan penguasaan Bahasa Prancis, siswa Indonesia akan lebih siap menghadapi dunia kerja di perusahaan-perusahaan multinasional atau lembaga internasional seperti UNESCO," tambahnya. Namun, tantangan utama tetap ada: apakah sumber daya manusia yang diperlukan bisa tersedia dalam waktu yang memadai?