Latest Program: Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk BI dan Pemerintah Hadapi Gejolak Ekonomi

Partai Perindo Sodorkan Risalah Kebijakan untuk Hadapi Gejolak Ekonomi

Latest Program - Menjelang krisis ekonomi yang semakin mengkhawatirkan, Partai Perindo meluncurkan 'Latest Program' sebagai risalah kebijakan terbaru untuk mendukung Bank Indonesia (BI) dan pemerintah dalam mengatasi fluktuasi pasar. Program ini diharapkan menjadi strategi terpadu yang mampu meredam tekanan inflasi, stabilisasi nilai tukar Rupiah, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam kondisi yang kritis, Partai Perindo menegaskan bahwa 'Latest Program' dirancang sebagai langkah cepat untuk mengantisipasi dampak dari berbagai faktor, baik domestik maupun global.

Kebijakan Terpadu untuk Stabilitas Ekonomi

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, 'Latest Program' dibuat dengan pertimbangan mendalam mengenai tantangan yang dihadapi perekonomian Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini menyatukan pendekatan antara otoritas moneter dan fiskal, sehingga mampu memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. "Krisis ekonomi tidak bisa diatasi secara terpisah, oleh karena itu 'Latest Program' mencakup rekomendasi yang menyeluruh untuk mengurangi risiko eksternal," kata Ferry dalam pernyataan tertulis, Minggu (14/6/2026).

"Dengan situasi ekonomi yang semakin dinamis, kebijakan harus cepat dan tepat. 'Latest Program' menekankan integrasi kebijakan antara BI dan pemerintah, serta keterlibatan lembaga keuangan lainnya untuk menjaga konsistensi dalam mengelola pasar valas dan suku bunga," ujar Ferry.

Tiga Pilar Kebijakan 'Latest Program'

'Latest Program' terdiri dari tiga pilar utama yang dianggap krusial untuk menjaga ketahanan ekonomi. Pertama, BI diminta meningkatkan likuiditas di pasar spot dan memperkuat pengelolaan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) guna menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Kedua, pemerintah dianjurkan memperbesar jaring pengaman sosial (JPS) dalam bidang pangan dengan memprioritaskan distribusi bahan pokok ke masyarakat rentan. Ketiga, sektor padat karya diberikan insentif pajak sementara untuk mendorong produktivitas dan mengurangi tekanan dari biaya impor.

Dalam penjelasannya, Ferry menyatakan bahwa ketiga poin ini bertujuan menjaga stabilitas perbankan, melindungi masyarakat dari kenaikan harga pokok, serta mendorong kegiatan produksi yang sehat. Ia menekankan bahwa 'Latest Program' harus dijalankan secara terkoordinasi agar dampak inflasi dan krisis keuangan global tidak merambat ke sektor-sektor vital lainnya.

Koordinasi Lembaga Keuangan dan Pemerintah

Menghadapi gejolak pasar, Ferry mengingatkan pentingnya kerja sama yang konsisten antara BI, Menteri Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). "Konsistensi kebijakan akan membangun kepercayaan pasar, yang sejauh ini sedang berada dalam keadaan kritis," ujarnya. Ia juga menyoroti peran Konsensus Ekonomi Nasional (KEN) sebagai alat untuk mengintegrasikan visi pemerintah dan kebijakan BI.

"Sentimen psikologis pasar bisa mencapai 70 persen dalam menentukan respons terhadap fluktuasi IHSG. Pernyataan bersama dari Menteri Keuangan, Gubernur BI, dan Ketua OJK sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan investor," tambah Ferry, menyoroti kebutuhan komunikasi yang jelas.

Konteks Ekonomi Global dan Kondisi Domestik

Kebijakan 'Latest Program' dirancang berdasarkan analisis mendalam tentang tekanan eksternal dan tantangan domestik. Dalam beberapa bulan terakhir, IHSG mengalami penurunan tajam, nilai tukar Rupiah melemah, serta inflasi yang menggerus daya beli masyarakat. Ferry menyebut bahwa krisis ini bukan hanya akibat faktor geopolitik, tetapi juga dari kebijakan impor yang dinilai tidak seimbang. "Pemerintah harus menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar yang berubah cepat, termasuk 'Latest Program' sebagai jawaban konkret," jelasnya.

Dalam konteks ini, Partai Perindo menekankan bahwa 'Latest Program' berfokus pada pengaturan suku bunga acuan yang lebih terukur, serta penguatan anggaran untuk sektor produktif. Ia juga menyebut perlunya evaluasi terhadap kebijakan luar negeri yang memengaruhi pasokan barang di dalam negeri.

Harapan dan Tantangan di Masa Depan

Dalam wawancara dengan media, Ferry Kurnia Rizkiyansyah menyatakan bahwa 'Latest Program' harus menjadi dasar bagi kebijakan pemerintah di masa transisi. Ia menambahkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ini bergantung pada kecepatan respons, transparansi, dan partisipasi aktif lembaga terkait. "Pemerintah harus siap mempercepat kebijakan, karena ekonomi tidak menunggu waktu," katanya.

Kebijakan ini juga menjadi panduan bagi para pelaku pasar dan investor dalam mengambil keputusan yang lebih stabil. Dengan 'Latest Program' sebagai kerangka kerja, Partai Perindo berharap bisa memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih sehat bagi masyarakat luas.