KPK Tangkap 17 Orang saat OTT di Jakarta Barat – Termasuk Eks Plt Dirjen Imigrasi

KPK Tangkap 17 Orang saat OTT di Jakarta Barat

KPK Tangkap 17 Orang saat OTT - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap 17 orang dalam operasi penyergapan yang dilakukan di Jakarta Barat. Operasi ini mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat dari Kepolisian dan sektor imigrasi. Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, ada satu nama yang menarik perhatian publik, yaitu Safar M Godam, mantan pelaksana tugas (plt) Direktur Jenderal Imigrasi. Dalam operasi yang berlangsung Rabu (3/6/2026), KPK juga mengamankan seorang pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus non TPI Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah.

Operasi Penyergapan di Jakarta Barat

Operasi penyergapan ini adalah bagian dari upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di lingkungan kementerian dan lembaga. Dalam pengungkapan tersebut, 17 orang yang ditangkap terdiri dari delapan pegawai negeri sipil (PNS) dan sembilan individu dari sektor swasta. Selain itu, tim KPK juga melakukan penyergapan ke dua lokasi lain, yaitu Bali dan Jawa Barat, di mana satu tahanan diamankan di masing-masing daerah tersebut.

"Dalam OTT di Jakarta Barat, KPK menangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi," kata Budi Prasetyo, Rabu (3/6/2026). Ia menjelaskan bahwa operasi ini dimulai setelah adanya informasi mengenai aktivitas mencurigakan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Dalam Negeri.

KPK mengungkapkan bahwa penangkapan ini menargetkan tindakan kriminal seperti penerimaan suap, penggelapan dana, dan pengalihan proyek ke pihak tertentu. Dalam proses penyitaan, lembaga antirasuah menyita barang bukti berupa 22 kendaraan bermotor, 11 sepeda, serta ratusan gram logam mulia. Barang-barang tersebut disita sebagai bukti keterlibatan para tersangka dalam skema korupsi yang terjadi di sektor imigrasi.

Konteks dan Dampak Operasi Ini

Penyergapan di Jakarta Barat menjadi bagian dari gelombang operasi anti-korupsi yang dilakukan KPK belakangan ini. Dalam beberapa bulan terakhir, lembaga tersebut mengungkap skandal besar di berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan menangkap 17 orang, KPK menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kasus korupsi yang merugikan negara.

Operasi ini juga memicu reaksi dari pihak berwenang. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim, yang sebelumnya diketahui menjadi sorotan karena perannya dalam kasus ini, langsung menyerahkan diri ke KPK. Ia hadir di Gedung KPK Jakarta pada Rabu (3/6/2026) malam, sebagai bentuk tanggung jawab atas dugaan pelanggaran hukum yang terjadi.

KPK berharap operasi penyergapan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah. Dengan menangkap 17 orang, KPK menunjukkan bahwa tidak hanya pejabat tinggi yang menjadi sasaran, tetapi juga individu yang berperan dalam proses keputusan korupsi. Pihak KPK juga menegaskan bahwa penyelidikan akan dilanjutkan untuk menentukan status hukum para tersangka.

Dalam proses penyelidikan, KPK akan menelusuri seluruh alur dana dan tindakan-tindakan yang diduga terlibat korupsi. Sementara itu, publik menantikan hasil investigasi ini untuk mengetahui lebih jauh mengenai jaringan korupsi yang terjadi di sektor imigrasi. KPK juga memastikan bahwa operasi ini tidak hanya fokus pada penyergapan, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan di lingkungan kementerian terkait.