Key Discussion: Ahmad Alimuddin Sebut Anggaran MBG Hasil Efisiensi yang Dilakukan Negara, Bukan Motong Dana Pendidikan

Ahmad Alimuddin: Anggaran MBG Hasil Efisiensi, Bukan Motong Dana Pendidikan

Key Discussion - Dalam rangkaian wawancara dengan media iNews, Ahmad Alimuddin, pendiri organisasi 'Mari Kita Bahas,' mengungkapkan bahwa alokasi dana untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari efisiensi anggaran negara, bukan pengurangan dana pendidikan. Ia mengatakan, narasi yang menyebut MBG sebagai 'motong dana pendidikan' perlu diperjelas karena menyebar luas di masyarakat. Menurut Alimuddin, upaya efisiensi ini dilakukan pemerintah sebagai bagian dari strategi mengoptimalkan penggunaan anggaran di tengah tekanan ekonomi nasional.

"Anggaran MBG itu tidak berasal dari dana pendidikan. Justru, program ini muncul dari efisiensi anggaran yang dilakukan oleh negara, terutama saat banyak program lain dianggap tidak efisien dalam penggunaannya," jelas Alimuddin dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Suara Mahasiswa: Menguji Fakta, Menjaga Harapan' pada Rabu (17/6/2026).

Proses Efisiensi Anggaran dan Dampaknya

Menurut Alimuddin, efisiensi anggaran dilakukan melalui penghapusan atau pengurangan biaya untuk program-program yang dinilai kurang efektif, seperti rapat di hotel mewah, forum diskusi tanpa hasil konkret, serta perjalanan dinas luar kota yang tidak memiliki tujuan spesifik. Ia menegaskan bahwa dana yang dialihkan dari efisiensi ini mencapai Rp300 triliun, yang kemudian dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk MBG. "Ini adalah langkah pemerintah untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal, bukan sekadar menghabiskan dana secara boros," tambahnya.

Key Discussion juga menjadi fokus dalam debat antara pemerintah dan kritikus terkait penggunaan anggaran. Alimuddin mengkritik narasi yang mengaitkan MBG langsung dengan pengurangan dana pendidikan, padahal secara fiskal, dana tersebut berasal dari sumber yang berbeda. Ia menekankan bahwa program MBG dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di bawah garis kemiskinan, bukan sebagai pengganti pendidikan.

Kritik terhadap MBG dan Proyeksi Jangka Panjang

Sementara itu, Rehan Syah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta (BEM FISH UNJ), menyatakan bahwa MBG memerlukan evaluasi menyeluruh karena potensi dampak fiskal jangka panjang. "MBG bisa menimbulkan tekanan pada anggaran negara, terutama jika program ini diimplementasikan secara berkelanjutan tanpa adanya evaluasi terhadap efisiensinya," ujarnya.

"Coba kita analisis bagaimana MBG dalam jangka panjangnya itu menggerus pajak rakyat. Selain itu, dalam implementasinya, supplier yang berputar itu-itu saja. Sehingga pekerja yang cuci piring tetap gajinya segitu-gitu aja, dalam artian tetap miskin, sementara pengusaha dapur justru tambah kaya," lanjut Rehan.

Rehan menyoroti kontradiksi antara manfaat jangka pendek dan risiko jangka panjang program MBG. Di satu sisi, MBG dianggap mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, tetapi di sisi lain, program ini bisa membebani anggaran negara yang bersumber dari pajak. "Key Discussion ini menghadirkan pertanyaan: Apakah manfaat jangka pendek dari MBG bisa menutupi risiko jangka panjangnya terhadap keuangan negara dan kesejahteraan rakyat?" tukasnya.

Dalam konteks Key Discussion ini, Alimuddin dan Rehan Syah memperlihatkan perbedaan pandangan. Sementara Alimuddin menekankan efisiensi anggaran sebagai solusi, Rehan lebih menyoroti kebutuhan evaluasi yang lebih mendalam untuk menghindari ketidakseimbangan fiskal. Kedua pihak sepakat bahwa MBG memiliki dampak positif, tetapi harus dijaga agar tidak mengorbankan sektor pendidikan.

Strategi Pemerintah dalam Penggunaan Anggaran

Menurut Alimuddin, efisiensi anggaran adalah langkah penting dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Ia menjelaskan bahwa pemerintah tidak secara langsung 'motong' dana pendidikan, tetapi mengalihkan dana dari program yang dianggap tidak efisien. "Ini bukan pengurangan pendidikan, tapi perubahan prioritas alokasi anggaran," kata Alimuddin. Ia mencontohkan efisiensi yang dilakukan melalui pengurangan biaya rapat, perjalanan dinas, dan pengoptimalan penggunaan dana di beberapa sektor.

Alimuddin juga menekankan pentingnya Key Discussion dalam memahami dinamika anggaran negara. "Dengan memahami proses efisiensi, masyarakat bisa lebih bijak dalam menilai kebijakan pemerintah, terutama terkait MBG," jelasnya. Ia berharap media massa berperan aktif dalam menyebarkan informasi akurat tentang alur dana tersebut.

Key Discussion tentang MBG menarik perhatian berbagai pihak, termasuk kalangan akademisi, pelaku ekonomi, dan masyarakat umum. Program ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan akses makanan bergizi bagi anak-anak dari keluarga miskin, tetapi juga menjadi bahan kontroversi karena pengalihan dana dari sektor lain. "Ini adalah debat yang relevan, karena setiap penggunaan anggaran harus dijelaskan dengan transparan," pungkas Alimuddin.