Kepala BGN Tutup Permanen 504 Dapur MBG karena Sanitasi Tak Layak: Ini Urusan Nyawa Orang
Kepala BGN Tutup Permanen 504 Dapur MBG
Nusantaranews1.com – Jakarta — Kepala BGN Tutup Permanen 504 Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah melalui proses evaluasi menyeluruh terhadap standar sanitasi dan higienitas. Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono, resmi mengumumkan keputusan ini pada Kamis, 13 Agustus 2026. Penutupan tersebut berlaku efektif hingga batas waktu 10 Agustus 2026 sebagai langkah preventif untuk menjaga kualitas layanan gizi bagi masyarakat.
Keputusan strategis ini diambil berdasarkan data komprehensif yang dikumpulkan dari Dinas Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Data tersebut kemudian disalurkan melalui jalur resmi Kementerian Kesehatan untuk memastikan akurasi informasi. Sudaryono menegaskan bahwa jumlah 504 dapur yang ditutup merupakan hasil verifikasi ketat terhadap sertifikasi SLHS atau Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Proses Verifikasi dan Evaluasi Sanitasi
Menurut penjelasan Sudaryono, setiap dapur MBG telah melalui proses pemeriksaan bertahap oleh tim evaluator daerah. Dapur-dapur yang dinyatakan tidak memenuhi standar sanitasi kemudian masuk dalam daftar penutupan permanen. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek kebersihan fisik, tetapi juga memastikan seluruh fasilitas memenuhi kriteria kesehatan yang berlaku.
"Sampai dengan hari ini laporan yang per tanggal 10 kemarin hari Senin, itu ada 504 dapur menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan, ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen," jelas Sudaryono.
Status 3.000 Dapur yang Masih Mengajukan SLHS
Di sisi lain, terdapat 3.000 dapur MBG yang saat ini masih dalam proses pengajuan permohonan SLHS. Proses pengkajian masih berlangsung di tingkat masing-masing daerah dengan timeline yang berbeda-beda. Sudaryono menjelaskan bahwa jika hasil evaluasi menunjukkan ketidaklayakan, maka penutupan akan tetap dilakukan sesuai prosedur.
Penting untuk dicatat bahwa proses pengajuan SLHS ini melibatkan koordinasi antara pihak BGN dengan pemerintah daerah. Setiap dapur yang mengajukan permohonan akan melalui tahap verifikasi ulang untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum mendapatkan sertifikat laik.
Dukungan Kepala Daerah Diperlukan
BGN secara resmi meminta dukungan penuh dari para kepala daerah dalam mempercepat proses sertifikasi. Tanggung jawab utama dalam pengecekan sertifikasi memang berada di tangan Dinas Kesehatan pemerintah daerah. Sudaryono menambahkan bahwa percepatan proses sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada gangguan layanan bagi penerima manfaat MBG.
"Manakala dia tidak layak maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita, itu tidak bisa kita toleransi lagi. Itu terkait SLHS," ucap Sudaryono dengan tegas.
"Yang melaksanakan adalah dinas kesehatan sehingga kami memohonkan kepada kepala daerah untuk bisa membantu mendorong untuk supaya ini bisa dipercepat," pungkasnya.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Penutupan Dapur MBG
Berapa total dapur MBG yang ditutup permanen? Sebanyak 504 dapur MBG ditutup permanen karena tidak memenuhi standar SLHS.
Kapan penutupan berlaku efektif? Penutupan berlaku efektif hingga batas waktu 10 Agustus 2026.
Berapa dapur yang masih mengajukan SLHS? Terdapat 3.000 dapur MBG yang masih dalam proses pengajuan SLHS.
Siapa yang bertanggung jawab atas pengecekan sertifikasi? Dinas Kesehatan pemerintah daerah bertanggung jawab utama dalam pengecekan sertifikasi SLHS.
Apa yang terjadi jika dapur tidak layak? Dapur yang tidak layak akan ditutup permanen karena menyangkut nyawa penerima manfaat.