Important News: Pengacara Desak Polda Metro Hentikan Perkara Roy Suryo cs: Tak Layak Ditindaklanjuti

Important News: Pengacara Minta Polda Metro Hentikan Perkara Roy Suryo

Important News - Di tengah perdebatan publik, pengacara Roy Suryo, Refly Harun, meminta Polda Metro Jaya untuk segera menghentikan penyelidikan terhadap kliennya dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa. Ia menegaskan, kasus dugaan fitnah terkait ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjadi pusat perhatian tidak layak diperpanjang karena tidak memenuhi syarat hukum. Pengacara ini menyoroti bahwa kegiatan akademik dalam menilai ijazah pejabat publik adalah bagian dari ranah publik yang diatur dalam Undang-Undang KIP (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Refly Harun menyampaikan bahwa laporan yang diajukan ke Polda Metro Jaya telah melebihi batas waktu penanganan yang ditentukan. "Kasus ini sudah terlalu lama diproses, dan sekarang harus dihentikan agar tidak terkesan berlebihan," katanya. Menurut Refly, tindakan Polda Metro Jaya dalam melimpahkan perkara tersebut ke Kejaksaan (P21) tidak cukup kuat karena masih terdapat keraguan tentang keberadaan bukti yang memadai. Ia menekankan bahwa kegiatan akademik seperti ini adalah bentuk pengawasan yang sah, bukan tindakan penyelidikan yang bisa langsung melibatkan penuntutan pidana.

Analisis Pernyataan Humas Polda Metro Jaya

Dalam wawancara terpisah, Refly Harun merespons pernyataan Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang menyebutkan penyidik akan melimpahkan perkara Roy Suryo cs ke Kejaksaan. "Pernyataan Budi itu bersifat normatif, artinya ia hanya menjelaskan prosedur, tapi tidak menjamin keberhasilan tindakan tersebut," jelas Refly. Ia juga menyoroti ketidakpastian dari Budi terkait penanganan perkara, termasuk apakah benar-benar akan dilimpahkan ke P21 atau tidak.

"Pernyataan Budi membantah kalau tidak P21, tapi ia juga tidak yakin apakah akan P21 atau tidak. Ini menunjukkan ketidakpastian dalam proses," ujar Refly. "Sebagai humas, Budi pasti menjawab setiap pertanyaan, tapi pernyataannya kurang tegas. Jadi, kita harus menunggu lebih banyak bukti sebelum mengambil keputusan."

Dalam konteks hukum, Refly berargumen bahwa Polda Metro Jaya memiliki kewenangan untuk memutuskan sendiri apakah kasus ini layak diteruskan atau tidak. "Jika memang tidak ada bukti yang memadai, maka mereka bisa langsung menghentikan penyelidikan, tanpa harus melibatkan Kejaksaan," tegasnya. Pernyataan ini memicu perdebatan antara pihak kejaksaan dan tim hukum Roy Suryo terkait prioritas penanganan perkara.

Kasus Melampaui Batas Waktu Penanganan

Kasus Roy Suryo cs telah mencapai durasi yang melebihi tenggat waktu dalam KUHAP baru. "Sejak pelimpahan dari P19 pada 13 Januari, sampai 26 Januari, jangka waktu 14 hari untuk melimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI sudah habis," kata Refly. Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa Polda Metro Jaya tidak memenuhi standar prosedur hukum yang ketat. "Sudah waktunya menghentikan penyelidikan, agar tidak terkesan menindaklanjuti secara berlebihan," imbuhnya.

Pengacara ini menyoroti bahwa pelimpahan ke P21 memerlukan alasan yang jelas, seperti bukti kuat mengenai kecurangan atau pelanggaran hukum. "Jika tidak ada bukti yang membuktikan fitnah, maka perkara ini tidak layak diusut lebih lanjut. Polda Metro Jaya harus mengevaluasi ulang," lanjut Refly. Ia menambahkan bahwa proses ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menaikkan intensitas persidangan, terutama di tengah pemberitaan media yang terus menggobarakan isu ini.

Important News - Selain itu, Refly menekankan bahwa ijazah Jokowi telah diperiksa secara mandiri oleh lembaga akreditasi yang berwenang. "Dokumen tersebut sudah diproses oleh institusi independen, jadi tidak ada alasan untuk memperpanjang prosedur hukum ke tingkat penyidikan," jelasnya. Ia menilai bahwa keberadaan ijazah palsu sebagai bahan laporan tidak cukup untuk menyebabkan tuntutan pidana, terlebih setelah melampaui batas waktu yang diatur.