BNPB: 17.942 Hektare Karhutla Belum Padam, Kalteng Prioritas Penanganan
Karhutla Masih Membakar Ribuan Hektare, Kalimantan Tengah Jadi Fokus Utama
Nusantaranews1.com – BNPB - Penanganan kebakaran hutan dan lahan masih menjadi pekerjaan besar di sejumlah wilayah Indonesia. Hingga 24 Oktober 2026, area terdampak karhutla tercatat mencapai sekitar 25.409 hektare, sementara 17.942 hektare di antaranya masih belum berhasil dipadamkan sepenuhnya.
Data pemantauan Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan terdapat 13.910 titik panas yang tersebar di berbagai daerah hingga Sabtu, 24 Oktober 2026, pukul 15.00 WIB. Angka tersebut masih bersifat dinamis karena dapat berubah mengikuti perkembangan pemantauan lapangan dan pembaruan sistem informasi geografis.
“Data ini bersifat sementara dan dapat berubah sesuai pembaruan pemantauan,” kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan.
Kalimantan Tengah Menjadi Prioritas
Kalimantan Tengah menempati posisi teratas dalam prioritas penanganan. Provinsi ini memiliki 8.049 titik panas, dengan luas lahan terbakar mencapai 13.944 hektare. Dari luasan tersebut, sekitar 11.786 hektare masih memerlukan upaya pemadaman dan pendinginan lanjutan.
Meski situasinya masih serius, terdapat perkembangan penurunan dibandingkan sehari sebelumnya. Jumlah titik panas di Kalimantan Tengah berkurang sekitar 52 persen. Luas lahan yang belum padam juga menyusut kurang lebih 43 persen.
Penurunan itu belum dapat menjadi alasan untuk mengendurkan operasi di lapangan. Api pada area tertentu, terutama tanah gambut, dapat terus membara meski kobaran di permukaan tampak telah hilang. Karena itu, proses pembasahan serta pendinginan harus dilakukan berulang agar api tidak kembali muncul.
“Meski menunjukkan penurunan, pemadaman dan pendinginan harus terus dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang tersisa, khususnya di lahan gambut,” ujar Berton.
Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat Masih Memerlukan Penanganan Intensif
Selain Kalimantan Tengah, BNPB memberi perhatian pada Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Sumatera Selatan mencatat 1.335 titik panas. Luas kebakaran di wilayah ini mencapai 3.429 hektare, dengan sekitar 2.472 hektare belum padam.
Di Kalimantan Barat, jumlah titik panas tercatat sebanyak 1.137 titik. Kebakaran telah melanda sekitar 2.500 hektare lahan, sedangkan 1.547 hektare di antaranya masih dalam proses penanganan.
“Kedua provinsi tersebut tetap memerlukan pemantauan dan penanganan intensif,” katanya.
Wilayah lain juga belum sepenuhnya bebas dari ancaman kebakaran. Kalimantan Selatan memiliki 362 titik panas dengan area terbakar seluas 526 hektare. Sekitar 317 hektare di provinsi tersebut masih belum padam. Papua Selatan mencatat 487 titik panas dan 310 hektare lahan terbakar, dengan sekitar 117 hektare masih menyisakan api.
Titik panas serta kebakaran juga masih ditemukan di Sulawesi Tenggara, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Kondisi tiap daerah dapat berbeda, sehingga strategi penanganan perlu disesuaikan dengan tingkat risiko, luasan dampak, akses menuju lokasi, serta kebutuhan personel dan peralatan.
Titik Panas Bukan Satu-Satunya Ukuran
Jumlah titik panas yang menurun tidak selalu berarti area kebakaran juga berkurang dalam skala yang sama. Titik panas menggambarkan indikasi suhu tinggi yang terdeteksi, sedangkan luas lahan terdampak dan kondisi api di bawah permukaan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Karena itu, evaluasi operasi karhutla tidak cukup hanya melihat jumlah titik panas. Luas area yang terbakar, jumlah hektare yang belum padam, dan potensi munculnya api kembali juga menjadi ukuran penting dalam menentukan keberhasilan penanganan.
“Oleh karena itu, keberhasilan tidak hanya diukur dari penurunan titik panas, tetapi juga dari berkurangnya luas kebakaran yang belum padam dan tidak munculnya kembali titik api,” ujarnya.
BNPB bersama pemerintah daerah serta unsur terkait terus melakukan pemantauan dan pengendalian sesuai kebutuhan di lapangan. Upaya yang dijalankan meliputi pengerahan personel gabungan, pemadaman melalui jalur darat, penggunaan helikopter untuk water bombing, patroli udara, dan Operasi Modifikasi Cuaca apabila kondisi atmosfer memungkinkan.
Pemadaman di lahan gambut membutuhkan perhatian khusus. Api dapat bertahan di bawah permukaan tanah dan sulit terlihat dari atas. Pembasahan berulang menjadi bagian penting dari langkah pengendalian agar bara tidak meluas kembali ketika kondisi lingkungan mendukung terjadinya kebakaran.
Armada Udara Disesuaikan dengan Kebutuhan Lapangan
Untuk mendukung operasi, BNPB juga melakukan reposisi armada udara antardaerah. Penempatan pesawat dan helikopter disesuaikan dengan kebutuhan operasi serta perkembangan situasi di lokasi terdampak. Dalam pelaksanaannya, kecukupan dukungan di wilayah asal dan aspek keselamatan penerbangan tetap diperhitungkan.
Masyarakat diminta tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Langkah pencegahan di tingkat warga penting untuk menekan risiko bertambahnya titik api, terutama ketika wilayah tertentu masih menghadapi kebakaran aktif.
Warga juga diimbau segera menginformasikan kemunculan api kepada petugas dan mengikuti pemberitahuan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait. Pelaporan cepat dapat membantu respons pemadaman dilakukan sebelum api berkembang menjadi lebih luas.
“BNPB bersama seluruh unsur penanganan akan terus memprioritaskan wilayah yang masih memiliki kebakaran, melindungi masyarakat dari dampak asap, dan mencegah kebakaran berulang,” pungkasnya.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is BNPB?BNPB is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does BNPB matter?BNPB matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.