Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran, Komisioner Komnas Perempuan Daden Sukendar: Sudah Clear!
Komnas Perempuan Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran
Nusantaranews1.com – Jakarta — Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Daden Sukendar, resmi menyatakan bahwa kasus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Surabaya telah selesai. Pernyataan ini disampaikan setelah Daden dan timnya melakukan pertemuan langsung serta klarifikasi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementerian Pertanian pada Kamis, 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan tersebut, Daden memberikan Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran atas penanganan yang dilakukan dengan baik.
Klarifikasi Langsung Membawa Kejelasan
Daden menjelaskan bahwa pertemuan tatap muka tersebut memungkinkan Komnas Perempuan memahami konteks lengkap dari pernyataan Mentan. Menurutnya, penjelasan yang diberikan menunjukkan niat baik dari Mentan dalam menangani persoalan yang muncul. Melalui diskusi intensif, kedua pihak berhasil menemukan titik temu yang memuaskan semua pihak.
Sudah clear ya. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Menteri dengan respons yang begitu cepat atas polemik yang kemarin terjadi.
Menurut Daden, melalui klarifikasi langsung, Komnas Perempuan menemukan bahwa apa yang dimaksudkan Mentan sebenarnya sangat positif. Namun, kemungkinan terjadi miskomunikasi dengan pihak media menjadi penyebab munculnya perdebatan sebelumnya. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyampaikan informasi.
Kami tadi juga sudah melakukan klarifikasi. Ternyata apa yang beliau niatkan itu sangat baik. Akan tetapi mungkin ada miskomunikasi dengan teman-teman media.
Dengan demikian, Daden menegaskan bahwa isu yang sebelumnya ramai di ruang publik tidak lagi menjadi bahan perdebatan bagi Komnas Perempuan. Kejelasan ini memberikan rasa tenang bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Berarti terkait dengan case SPPG yang kemarin, sudah clear.
Komitmen Pengarusutamaan Gender
Selain menyelesaikan polemik, pertemuan tersebut juga mengungkap komitmen Kementan dalam menerapkan prinsip pengarusutamaan gender di berbagai program kerjanya. Daden menyampaikan bahwa ia mendengar langsung bagaimana Mentan telah mengintegrasikan gender dalam pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan visi Komnas Perempuan untuk mendorong kesetaraan di semua sektor.
Dan tentunya kami juga tadi sudah mendengar betapa di Mentan ini juga sudah melakukan pengarusutamaan gender di dalam pelaksanaan berbagai program.
Menurut Daden, pengarusutamaan gender bukan sekadar respons terhadap isu yang muncul, melainkan juga bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan dalam tata kelola lembaga dan pelaksanaan program. Ia menilai bahwa langkah Kementan dalam memberikan ruang bagi perempuan baik dalam program maupun struktur organisasi merupakan hal yang patut diapresiasi. Keterlibatan perempuan dalam berbagai posisi menjadi indikator positif kemajuan gender.
Program-program yang dijalankan atau secara manajemen di Kementan ini sudah cukup mengakomodir atau melakukan mainstreaming gender.
Daden juga menyebut bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi kepemimpinan di Kementan menjadi salah satu hal yang sangat dihargai oleh Komnas Perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa Kementan tidak hanya berbicara tentang gender, tetapi juga menerapkannya secara nyata.
Bahkan banyak kepala-kepala bagian itu ternyata banyak dari perempuan, kami mengapresiasi atas niat tersebut.
MoU dan Kerja Sama ke Depan
Daden menilai bahwa penyelesaian polemik ini dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara Komnas Perempuan dan Kementan. Kedua lembaga telah memiliki nota kesepahaman (MoU) yang menjadi landasan untuk mendorong pemenuhan hak-hak perempuan serta penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. MoU ini diharapkan dapat menjadi fondasi kuat untuk kerja sama jangka panjang.
Semoga ke depan kita juga tadi sudah menandatangani MoU, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk melakukan langkah-langkah pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia.
Daden berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada penandatanganan MoU, melainkan diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka dalam menangani isu-isu perempuan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apresiasi Respons Cepat Mentan Amran ini menjadi contoh baik bagi lembaga lain.
Dan agar penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, kita bisa bersama-sama bangun.
Dengan polemik yang telah dinyatakan selesai, Daden berharap kedua lembaga dapat fokus pada agenda yang lebih substantif. Tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak perempuan sekaligus memperkuat upaya penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.
Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama melakukan langkah-langkah pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia dan agar penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia bisa kita bangun bersama.
FAQ: Pertanyaan Umum
Apa itu SPPG Surabaya? SPPG adalah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menjadi pusat perhatian dalam kasus ini. Program ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat melalui berbagai kegiatan.
Kapan pertemuan antara Daden dan Mentan Amran dilakukan? Pertemuan tersebut dilakukan pada Kamis, 13 Agustus 2026, di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta.
Apa yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender? Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua kebijakan dan program, sehingga kesetaraan dapat tercapai di semua sektor.
Apakah MoU antara Komnas Perempuan dan Kementan sudah ditandatangani? Ya, kedua lembaga telah menandatangani MoU yang menjadi landasan kerja sama dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan penghapusan diskriminasi.