Main Agenda: Kebijakan Kita Goes to Campus di UGM, Mahasiswa Diajak Hidupkan Kembali Dialog Kritis

Kebijakan Kita Goes to Campus di UGM: Membangkitkan Ruang Dialog Kritis Generasi Muda

Main Agenda kembali menghadirkan inisiatifnya melalui acara Kebijakan Kita Goes to Campus yang digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 19 Mei 2026. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan partisipasi mahasiswa dalam memperkuat ruang demokrasi dan keterbukaan kritik. Dengan melibatkan intelektual muda seperti Joko Susilo, pendiri Gunungkidul Menginspirasi, serta Achmad Fauzan Mahdi dari Social Movement Institute, Main Agenda memastikan kampus menjadi pusat pemikiran kritis yang mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam diskusi kebijakan publik.

Keterlibatan Mahasiswa dalam Ruang Demokrasi

Kebijakan publik yang dipengaruhi oleh dinamika politik dan ekonomi dinilai sebagai ancaman terhadap akses pendidikan dan ruang demokrasi. Dalam forum tersebut, Imam Gazi, Direktur Eksekutif Kebijakan Kita, menegaskan bahwa kolaborasi dengan kampus adalah langkah penting untuk menghidupkan kembali dialog kritis. “Main Agenda’s initiative ini bertujuan menghidupkan kembali ruang-ruang diskusi produktif di tingkat akademik,” kata Imam Gazi. Ia menyoroti bahwa kampus perlu menjadi tempat di mana mahasiswa terlatih untuk berpikir kritis dan merespons dinamika kebijakan yang berdampak luas.

Joko Susilo, salah satu pembicara utama, memaparkan bahwa pendidikan saat ini terlibat dalam perubahan kebijakan, kepentingan ekonomi, dan arah pembangunan sosial. Menurutnya, nilai-nilai moral, kapitalisme, dan kekuasaan sering bertabrakan dalam proses pendidikan. “Main Agenda’s efforts untuk memastikan pendidikan tetap diakses oleh semua lapisan masyarakat menjadi langkah kritis,” tambah Joko. Ia menekankan bahwa subsidi pendidikan dari negara bisa menjadi solusi untuk mengurangi hambatan ekonomi dalam akses pengetahuan.

Tiga Pendekatan Utama Perjuangan Sosial

Joko Susilo mengungkapkan bahwa perjuangan sosial di Indonesia saat ini berlangsung melalui tiga jalur utama: diskusi kritis, judicial review di Mahkamah Konstitusi, dan aksi demonstrasi di ruang publik. Ia menjelaskan bahwa ketiganya menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam konteks kebijakan yang dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan politik. “Main Agenda’s program ini dirancang untuk menguatkan ketiga jalur tersebut melalui pendekatan yang holistik,” terang Joko. Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara akademisi dan organisasi kebijakan bisa membuka perspektif baru untuk memperkuat partisipasi masyarakat.

“Kampus harus menjadi tempat di mana pemikiran kritis dijadikan aset penting. Dengan menghadirkan Main Agenda, kita memberi kesempatan mahasiswa untuk berperan aktif dalam membentuk masa depan kebijakan,” tutur Achmad Fauzan Mahdi.

Dalam diskusi yang menarik, Fauzan juga memaparkan bahwa aksi sosial di era digital perlu adaptasi strategi baru. Ia menyebut bahwa dialog kritis yang dipupuk di kampus bisa menjadi fondasi untuk menghadapi tantangan kebijakan yang semakin dinamis. “Main Agenda’s inisiatif ini memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan ide-ide mereka secara terstruktur,” jelas Fauzan. Ia menekankan bahwa pendidikan harus menjadi sarana untuk menumbuhkan wawasan kebijakan publik yang inklusif.

Strategi Membangun Ruang Diskusi Produktif

Sebagai bagian dari peluncuran chapter Jogja, Main Agenda menegaskan pentingnya memperluas ruang diskusi untuk mencakup berbagai kelompok dan generasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah untuk menyatukan pemikiran akademik dan kebijakan sosial. Dengan melibatkan mahasiswa, organisasi ini menyiapkan platform untuk menggali berbagai perspektif yang bisa memperkaya dialog kritis di tingkat nasional.

“Main Agenda’s approach menggabungkan pendekatan diskursus dan praktik kebijakan untuk menciptakan ruang yang dinamis dan inklusif,” ujar Imam Gazi. Ia menyoroti bahwa keterlibatan kampus dalam inisiatif ini tidak hanya sekadar pengajaran, tetapi juga membangun komunitas yang aktif dalam berpikir kritis. “Kita perlu menumbuhkan kebiasaan berdebat dan kritis di tengah kebijakan yang terus berubah,” lanjutnya.

Implikasi Kebijakan untuk Pendidikan

Kebijakan yang terpengaruh oleh dinamika ekonomi dan politik dianggap sebagai penghalang terhadap akses pendidikan yang merata. Dalam sesi diskusi, Joko Susilo menyoroti bahwa subsidi pendidikan harus ditingkatkan agar mahasiswa dari berbagai latar belakang ekonomi tetap bisa berpartisipasi dalam proses kebijakan. “Main Agenda’s mission adalah mengampanyekan bahwa pendidikan adalah hak publik yang harus terjangkau,” katanya. Ia menambahkan bahwa kebijakan pendidikan yang terbuka bisa menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang demokratis.

Dengan adanya Kebijakan Kita Goes to Campus, Main Agenda mengharapkan mahasiswa menjadi pilar utama dalam menciptakan ruang diskusi produktif. Kegiatan ini menawarkan pelatihan, bimbingan, serta fasilitasi diskusi yang melibatkan tokoh-tokoh intelektual dan organisasi sosial. “Program ini akan terus berlanjut untuk memastikan bahwa ruang demokrasi tetap hidup di tengah perubahan kebijakan,” pungkas Joko Susilo. Harapan ini sejalan dengan visi Kebijakan Kita sebagai organisasi yang memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan.