Key Strategy: Dapur MBG di Jombang Berhenti Operasi Sementara Bertambah, Kini jadi 45 SPPG

Key Strategy: 45 Dapur MBG di Jombang Berhenti Operasi Sementara

Key Strategy - Dalam upaya mengoptimalkan pelayanan gizi, Key Strategy memperlihatkan situasi kritis yang terjadi di Kabupaten Jombang. Sebanyak 45 Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) yang sebelumnya beroperasi kini harus berhenti sementara. Hal ini terjadi karena keterlambatan transfer dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) kesulitan membeli bahan baku. Faktor ini memicu kegiatan distribusi makanan bergizi kepada siswa menjadi terganggu, hingga akhirnya kegiatan masak-memasak harus dihentikan untuk sementara waktu.

Peningkatan SPPG yang Berhenti Operasi

Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Jombang, Deni Setiawan Hakim, mengungkapkan bahwa jumlah SPPG yang terhenti operasinya terus bertambah. Sebelumnya, jumlah tersebut sudah mencapai 45 titik, dengan kehabisan dana operasional menjadi penyebab utamanya. Deni menjelaskan bahwa kegiatan pembuatan MBG terhenti karena sistem distribusi dana operasional tidak berjalan lancar. "Masalah ini mengakibatkan puluhan dapur SPPG tidak bisa beroperasi, sehingga anak-anak di sekitar kita kehilangan akses ke makanan bergizi," katanya, Rabu (10/6/2026).

Dana operasional BGN dikirimkan setiap akhir pekan sebagai bagian dari Key Strategy nasional dalam memastikan keberlanjutan program ini. Namun, keterlambatan transfer kali ini berdampak signifikan, terutama pada dapur-dapur yang bergantung pada dana tersebut. Akibatnya, beberapa sekolah harus menghentikan pemberian MBG, sementara yang lain mengalami penurunan volume distribusi. Deni menegaskan bahwa kegiatan masak-memasak yang berhenti operasi ini merupakan bagian dari Key Strategy yang sedang dijalani BGN untuk mengatasi krisis keuangan yang dihadapi para pengelola.

Langkah Pemecahan Masalah

Dalam rangka memperbaiki situasi, Deni Setiawan Hakim meminta kepala SPPG terdampak segera menyusun laporan resmi ke BGN pusat. "Kami berharap melalui laporan ini, masalah teknis dapat segera ditemukan dan diatasi agar dapur-dapur kembali beroperasi," ujarnya. Nanik S Deyang, Kepala BGN, yang memberikan klarifikasi terkait pencairan dana, menambahkan bahwa BGN telah mencairkan Rp5 triliun untuk operasional dapur MBG, termasuk di Aceh. Ia menjelaskan bahwa isu pencairan dana hanya terkait dengan proses administratif, bukan kesalahan dalam Key Strategy itu sendiri.

"Ada bagian dari hoaks. Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Jadi memang ada beberapa yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan," kata Nanik S Deyang, Senin (8/6/2026).

Nanik menegaskan bahwa dana yang telah dicairkan harus mampu memenuhi kebutuhan operasional dapur-dapur MBG. Namun, keterlambatan dalam transfer khususnya pada akhir pekan lalu menyebabkan sejumlah SPPG kesulitan memulai aktivitas harian. "Key Strategy ini dirancang untuk memastikan stabilitas distribusi, tetapi keterlambatan dana bisa mengganggu keberhasilannya," tambahnya. Deni menyebutkan bahwa keberhasilan Key Strategy akan tergantung pada kecepatan BGN pusat dalam menyelesaikan masalah pencairan dana tersebut.

Sebagai contoh, SPPG Tambakrejo 7 di Kecamatan Jombang biasanya menerima dana sekitar Rp100 juta per akhir pekan. Dana tersebut digunakan untuk memproduksi sekitar 1.700 porsi MBG per hari. Namun, keterlambatan kali ini membuat kegiatan produksi terhenti. "Karena tidak ada dana, kami tidak bisa membeli bahan-bahan yang diperlukan. Ini memengaruhi keterlibatan seluruh pihak yang terkait dengan Key Strategy," ujar salah satu pengelola dapur di lokasi tersebut.