Kasus Tambang Ilegal di Way Kanan Rugikan Negara Rp1,5 Triliun – 13 Tersangka Segera Diadili

Kasus Tambang Ilegal Way Kanan Rugikan Negara Rp1,5 Triliun

Kasus Tambang Ilegal di Way Kanan memicu kecaman publik karena mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi negara. Di Kabupaten Way Kanan, Lampung, 13 orang yang disangka terlibat dalam aktivitas tambang emas ilegal di lahan milik PTPN kini siap menjalani proses persidangan. Penyidikan yang telah berlangsung selama beberapa bulan telah menghasilkan bukti-bukti kuat yang mengarah pada pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Kelas IIA. Proses ini menjadi tahap kritis dalam penuntutan para tersangka, yang diharapkan mampu memulihkan kerugian yang terjadi.

Perkembangan Penyidikan dan Penetapan Tersangka

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari, mengungkapkan bahwa kasus ini kini memasuki tahap penuntutan dan siap untuk disidangkan. Menurutnya, penyidikan yang dimulai dari tiga laporan polisi pada 9 dan 10 Maret 2026 telah menemukan adanya aktivitas tambang emas ilegal yang merusak lahan milik PTPN. Selain dugaan tindak pidana pertambangan ilegal, penyidik juga tengah menginvestigasi dugaan pencucian uang atau TPPU, yang bisa memperluas lingkaran pelaku kasus ini.

“Kasus ini menunjukkan tindakan kriminal yang terencana, sehingga penyidik terus memperkuat bukti untuk menuntut para tersangka secara maksimal,” kata Yuni, Minggu (7/6/2026).

Proses Pelimpahan dan Dampak Ekonomi

Setelah proses penyelidikan dan penyidikan yang matang, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung memastikan barang bukti dan tersangka telah dilimpahkan ke pengadilan. Berdasarkan perhitungan sementara, kerugian negara akibat kegiatan tambang ilegal ini mencapai Rp1,5 triliun. Angka ini menunjukkan besarnya dampak finansial yang ditimbulkan oleh penyelundupan sumber daya alam di daerah yang menjadi primadona pertambangan emas di Lampung.

PTPN, sebagai pemilik lahan yang dirusak, mengungkapkan bahwa kerugian ini berasal dari penggunaan lahan secara tidak sah selama periode tertentu. Selain mengganggu hak atas tanah, aktivitas tambang ilegal juga menghambat pemanfaatan lahan secara produktif. Keberlanjutan upaya penyidikan oleh Polda Lampung mencerminkan komitmen pihak berwajib untuk mengejar pelaku dan memastikan adanya keadilan bagi negara.

Langkah Penegak Hukum dan Tantangan

Polda Lampung menegaskan bahwa penyidikan kasus ini tidak berhenti pada 13 tersangka yang telah dilimpahkan. Investigasi terus dilakukan untuk mengungkap seluruh aspek kegiatan ilegal tersebut, termasuk kemungkinan adanya tersangka tambahan jika ditemukan bukti keterlibatan lebih lanjut. Proses pelimpahan barang bukti juga menunjukkan ke