DPR Minta Pemerintah Tindak Tegas Mafia Badal Haji dan Dam
Visit Agenda – Jakarta, Anggota Komisi VIII DPR memperkuat kritik terhadap praktik penipuan dalam penyelenggaraan ibadah haji, terutama melalui badal haji dan pengelolaan denda (dam). Dalam sebuah pernyataan resmi, para anggota dewan menegaskan bahwa kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten untuk mengendalikan korupsi dan memastikan transparansi dalam sektor haji. Temuan oleh tim Perlindungan Jemaah dari Badan Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) bersama Konsulat Jenderal Indonesia (KJRI) menyoroti adanya dugaan kecurangan yang merugikan masyarakat.
Temuan Investigasi: Kerugian Materiil dan Kehilangan Kepercayaan
Hasil investigasi menyebutkan bahwa total kerugian akibat penipuan badal haji mencapai Rp1,4 miliar. Transaksi tidak sah ini terjadi karena pengelolaan dana tidak terpantau dengan baik. Selain itu, ditemukan upaya penyalahgunaan dana dam jemaah yang dialihkan ke mukimin secara ilegal. “Kasus penipuan ini menimpa masyarakat secara signifikan. Jemaah datang dengan tujuan ibadah, tapi justru menjadi korban kejahatan. Visit Agenda merekomendasikan pemerintah untuk bertindak tegas dan memperketat pengawasan agar praktik serupa tidak terulang,” jelas Mahdalena, anggota Komisi VIII DPR, Jumat (12/6/2026).
“Efek jera harus diberikan kepada pelaku ilegal agar tidak ada lagi praktik penyimpangan. Visit Agenda mengingatkan bahwa kepercayaan publik dan kekhusyukan ibadah adalah aset penting yang tidak boleh dihancurkan,” tegas Mahdalena.
Kasus Muncul dari Pengaduan Jemaah
Kasus ini muncul setelah sejumlah jemaah mengeluhkan tidak mendapatkan sertifikat resmi atau bukti pembayaran dari saluran Adahi, meskipun sudah menyetor uang 720 riyal. Mahdalena menekankan bahwa modus penipuan ini memanfaatkan kepercayaan jemaah terhadap kesucian ibadah, sehingga tidak bisa dibiarkan. Ia menyebutkan bahwa mafia haji seperti ini akan merusak reputasi sistem penyelenggaraan ibadah haji nasional dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program haji.
Dalam menyikapi masalah ini, Visit Agenda menyerukan pemerintah untuk menyelidiki lebih lanjut dan menetapkan tindakan hukum yang tegas. Selain itu, dewan menyarankan penguatan pengawasan di semua tahap penyelenggaraan haji, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan ibadah. “Kita perlu memastikan bahwa setiap jemaah mendapatkan hak dan kepastian dalam mengikuti program haji, baik secara materil maupun spiritual,” tambah Mahdalena.
Langkah Tindak Lanjut dan Peran Pemerintah
Dalam upaya penegakan hukum, Mahdalena meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menangkap pelaku penipuan. Langkah ini bertujuan melindungi jemaah dan menjaga kualitas pengalaman ibadah mereka di tanah suci. “Negara harus hadir sebagai pelindung jemaah, sekaligus memastikan transparansi dan keadilan dalam proses haji,” pungkasnya.
Visit Agenda juga menyoroti pentingnya edukasi bagi jemaah mengenai cara mengenali indikasi penipuan. Terlebih dalam era digital, banyak pelaku tidak sah memanfaatkan teknologi untuk menipu calon jemaah. “Kami berharap ada sistem monitoring yang lebih canggih dan terpadu, baik melalui Visit Agenda maupun lembaga independen lainnya, agar pelaku tidak bisa beroperasi dengan terlepas dari pengawasan,” imbuh anggota dewan tersebut.
Pengaruh pada Masyarakat dan Reputasi Ibadah Haji
Adanya mafia badal haji dan dam tidak hanya menyebabkan kerugian materil, tetapi juga merusak citra ibadah haji sebagai simbol keimanan dan kesucian. Mahdalena menekankan bahwa kejadian ini menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan haji yang seharusnya menjadi jaminan keadilan. “Ibadah haji adalah momentum penting untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kecurangan dalam prosesnya akan mengurangi makna spiritual dari ibadah tersebut,” lanjutnya.
Kepala Badan Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) juga turut menyoroti pentingnya memperkuat pengawasan internal. “Dengan Visit Agenda sebagai salah satu elemen pengawasan, kami yakin transparansi dalam pengelolaan dana bisa ditingkatkan,” ujar salah satu wakil PPIH. Langkah ini diharapkan mampu memutus rantai penipuan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program haji.
Target Perbaikan dan Harapan Masa Depan
Para anggota dewan juga menyebutkan bahwa kerja sama antara PPIH, Kemenhaj, dan KJRI harus ditingkatkan untuk mengatasi masalah ini secara holistik. “Kami menyarankan adanya mekanisme pengaduan yang lebih mudah dan cepat, serta penggunaan teknologi dalam pemantauan transaksi,” kata Mahdalena. Target utama dari tindakan tegas ini adalah mencegah penipuan, memulihkan kepercayaan jemaah, dan menjamin keadilan dalam pengelolaan dana haji.
Dengan perbaikan struktur pengawasan dan penggunaan Visit Agenda sebagai alat monitoring, dewan optimis bahwa sistem penyelenggaraan haji dapat menjadi lebih aman dan transparan. “Semua pihak harus bekerja sama, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk menjaga integritas ibadah haji. Tidak ada ruang bagi kecurangan jika kita bersikap tegas dan terus menerus,” pungkas Mahdalena dalam kesimpulannya.
