Solution For: Warga Pati Demo, Desak Kapolresta Dicopot Buntut Kasus Kiai Cabul
Solution For – PATI – Ratusan warga Pati, Jawa Tengah, menggelar aksi demonstrasi di kantor Polresta Pati pada Rabu (13/5/2026). Aksi ini memicu ketegangan antara peserta unjuk rasa dan aparat keamanan setempat, dengan tuntutan utama untuk pemecatan Kapolresta Pati yang dianggap gagal menangani kasus-kasus korupsi, pencabulan, dan penyalahgunaan wewenang. Demonstran menilai institusi kepolisian di daerah ini kurang efektif dalam menjaga keadilan dan keamanan masyarakat, terutama dalam kasus yang menimpa para korban.
Solusi untuk Perbaikan Kinerja Kepolisian
Aksi demonstrasi yang dihadiri oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dan kelompok-kelompok lain diawali dengan penggalangan massa di sekitar kantor Polresta Pati. Peserta unjuk rasa menggunakan truk bak terbuka dan spanduk yang menyoroti tuntutan mereka. Koordinator aksi, Supriyono atau dikenal sebagai Botok, mengungkapkan kekecewaan masyarakat terhadap penanganan kasus oleh Kapolresta Pati. Ia menekankan bahwa Solution For tidak hanya memerlukan tindakan penegakan hukum yang lebih cepat, tetapi juga perubahan kepemimpinan di tubuh kepolisian setempat.
“Kapolresta Pati harus diberhentikan karena tidak mampu memberikan Solution For atas berbagai kasus yang mengguncang masyarakat. Revolusi Polri harus dimulai dari sini, dengan keadilan dan transparansi,”
tegas Botok selama orasi di depan kantor polisi.
Solusi untuk Tuntutan Hukum yang Lambat
Kasus pencabulan yang melibatkan oknum kiai di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo menjadi salah satu pemicu utama aksi ini. Korban, seorang santriwati, mengalami trauma mendalam setelah laporan kasusnya diberikan pada Juli 2024, namun baru ditindaklanjuti bulan Mei 2026. Masyarakat berharap Solution For bisa segera ditemukan, agar korban tidak terus menerus menjadi korban yang terlupakan.
Di samping kasus pencabulan, masyarakat juga menyuarakan kekecewaan terhadap penanganan kasus pembunuhan yang terjadi beberapa tahun lalu. Pelaku utama kasus tersebut, menurut warga, masih berjalan bebas di tengah masyarakat tanpa adanya tindakan tegas dari pihak berwajib. “Kasus-kasus ini membutuhkan Solution For yang lebih cepat agar keadilan bisa tercapai,” ujar salah satu peserta aksi, Fajar.
Solusi untuk Transparansi dalam Kasus Illegal Logging
Kasus illegal logging di kawasan Sukolilo juga menjadi sorotan peserta demo. Masyarakat menyebutkan bahwa ada indikasi keterlibatan oknum polisi dalam menghalangi proses penyelidikan. “Kami percaya bahwa Solution For harus dimulai dari pemeriksaan transparan terhadap oknum yang berada di posisi strategis,” tambah Supriyono.
Hotman Paris Hutapea, seorang pengacara ternama, juga menyoroti penanganan kasus pencabulan oleh Polres Pati. Ia menilai proses hukum yang lambat menyebabkan korban merasa tidak didukung. “Kasus yang mulai dari Juli 2024 hingga Mei 2026 baru selesai, ini menunjukkan bahwa Solution For belum tercapai secara memadai,” katanya dalam wawancara terpisah.
Solusi untuk Kepuasan Publik
Aksi demo ini tidak hanya menuntut perubahan kepemimpinan, tetapi juga meminta Solution For dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Warga berharap pihak kepolisian mampu memperbaiki sistem investigasi dan penuntutan hukum agar tidak lagi menjadi tempat pelaku kejahatan berlindung. “Kami ingin Solution For yang segera diberikan, karena rakyat membutuhkan keadilan yang cepat dan pasti,” imbuh Fajar.
Pemimpin aksi menyatakan bahwa tuntutan ini tidak hanya untuk kepentingan individual, tetapi juga untuk kepentingan bersama masyarakat Pati. “Jika Solution For tidak diberikan, maka masyarakat akan terus merasa bahwa kepolisian tidak berbuat adil,” pungkas Botok. Aksi ini juga menimbulkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akuntabilitas dalam sistem penegakan hukum.
Solusi untuk Masa Depan Kepolisian
Dalam rangkaian aksi ini, massa juga menuntut pihak kepolisian untuk memperbaiki kinerja mereka. Selain itu, mereka meminta Solution For dalam hal penguatan pengawasan terhadap para anggota polisi. “Kami ingin institusi ini menjadi lebih transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat,” tambah salah satu peserta aksi.
Pihak Polresta Pati berjanji akan memperbaiki penanganan kasus dan meningkatkan efisiensi kerja. Namun, warga tetap mempertahankan tuntutan mereka sampai ada tindakan nyata yang menunjukkan komitmen perubahan. “Solusi ini tidak hanya tentang pemecatan satu orang, tapi juga tentang Solution For sistem yang telah rusak,” pungkas Supriyono.
