BPJPH Raih Rekor MURI untuk Sosialisasi Wajib Halal Serentak di 2.183 Lokasi
New Policy yang diterapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kini semakin terlihat dalam bentuk prestasi yang membanggakan. BPJPH sukses meraih penghargaan Rekor MURI atas penyelenggaraan sosialisasi wajib halal secara serentak di 2.183 lokasi di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis, 4 Juni 2026, dan menjadi bagian dari upaya menyeluruh untuk mendorong kesadaran masyarakat serta pengusaha tentang kebijakan New Policy terkait sertifikasi halal.
Upaya Membangun Kesadaran Nasional tentang Kebijakan Halal
Kegiatan sosialisasi yang melibatkan 38 provinsi dan ratusan kabupaten/kota tersebut diadakan di Mall Pakuwon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Perhelatan serupa diadakan di berbagai titik geografis, mencakup pusat perbelanjaan, sekolah, kampus, tempat ibadah, dan industri. Tujuan utama dari New Policy ini adalah mengedukasi seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya produk halal, baik dari segi kesehatan maupun nilai-nilai keagamaan.
BPJPH bekerja sama dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, perguruan tinggi, serta organisasi keagamaan memberikan informasi lengkap mengenai kebijakan wajib halal. Selain itu, kegiatan ini juga menyoroti peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam memastikan prosedur sertifikasi diikuti secara tepat. Kehadiran mitra strategis seperti asosiasi pengusaha dan komunitas kehalalan memperkuat koordinasi nasional dalam mewujudkan New Policy.
Pelaksanaan Kebijakan Wajib Halal: Strategi untuk Pertumbuhan Ekonomi
Implementasi New Policy wajib halal melalui sosialisasi serentak menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ekosistem halal di Indonesia. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, yang bertujuan melindungi konsumen dan meningkatkan daya saing produk dalam pasar global. Dengan penyelenggaraan serentak di 2.183 lokasi, BPJPH berupaya memastikan setiap elemen masyarakat memahami aturan sertifikasi, sehingga bisa memenuhi standar halal secara konsisten.
Kegiatan ini juga memberikan ruang bagi pengusaha kecil dan menengah (UKM) untuk mempercepat proses sertifikasi. Melalui New Policy, BPJPH menawarkan kemudahan administratif, dukungan teknis, serta penguatan kompetensi mitra. “Kebijakan wajib halal adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas produk nasional dan memperluas pasar ekspor,” jelas Deputi Bidang Pembinaan dan Pengawasan BPJPH, EA Chuzaemi Abidin. Ia menekankan bahwa keberhasilan sosialisasi serentak menjadi fondasi penting untuk mempercepat realisasi ekosistem halal yang inklusif.
“Penghargaan MURI ini tidak hanya mengakui upaya BPJPH, tetapi juga memotivasi seluruh stakeholder untuk bersinergi dalam mewujudkan New Policy ini,” kata Ahmad Haikal Hassan, Kepala BPJPH. Ia menambahkan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pihak menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjadikan produk halal sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari.
Manfaat Ekonomi dari Sosialisasi Wajib Halal
Ekosistem halal yang sedang dikembangkan melalui New Policy telah memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Data 2025 menyebutkan bahwa sektor halal menyumbang 27% dari PDB, dengan kontribusi signifikan dari industri makanan, minuman, kosmetik, dan produk kesehatan. Dengan diterapkannya kebijakan wajib halal secara massal, BPJPH berharap mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produk yang bersertifikat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
New Policy juga memperkuat kerja sama antar sektor. Dukungan dari lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan menjadi jaminan bahwa edukasi tentang halal tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintah, tetapi juga mencapai masyarakat umum. Selain itu, kebijakan ini mempercepat aksesibilitas sertifikat halal bagi pengusaha, yang berdampak pada peningkatan nilai tambah produk dan kepercayaan konsumen.
Kolaborasi Nasional: Jantung dari Kebijakan New Policy
Kehadiran 2.183 lokasi dalam sosialisasi wajib halal menunjukkan kolaborasi yang sangat luas. BPJPH berperan sebagai pengkoordinasi, sementara pihak lain memberikan kontribusi sesuai bidangnya. Misalnya, perguruan tinggi menjadi tempat pelatihan untuk calon P3H, sedangkan organisasi keagamaan membantu menyebarkan pesan keagamaan dalam kebijakan New Policy ini.
Perayaan MURI menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan wajib halal. Dengan keterlibatan masyarakat luas, BPJPH optimis bahwa implementasi New Policy akan memberikan dampak jangka panjang. “Kolaborasi ini memastikan bahwa semua pihak mengerti bahwa New Policy bukan hanya tanggung jawab BPJPH, tetapi juga tanggung jawab kolektif bangsa Indonesia,” pungkas Chuzaemi Abidin, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam membangun ekosistem halal yang kuat.
Langkah Selanjutnya untuk Mendukung New Policy
Kegiatan sosialisasi serentak di 2.183 lokasi bukanlah akhir dari perjalanan BPJPH dalam mendorong New Policy wajib halal. Tujuan jangka panjang adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya diterapkan secara formal, tetapi juga terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, BPJPH berencana mengembangkan platform digital untuk mempermudah akses informasi tentang sertifikasi halal.
Di masa depan, BPJPH akan terus berkoordinasi dengan pihak swasta dan lembaga-lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas sertifikasi halal. Dengan New Policy yang lebih kuat, industri halal Indonesia diharapkan bisa menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. “Kami berkomitmen untuk terus menyosialisasikan wajib halal secara masif dan terstruktur,” tegas Haikal Hassan, yang menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah awal dari perjuangan membangun ekonomi halal yang unggul di tingkat global.
