Komdigi Berencana Wajibkan Pengguna Medsos Cantumkan Nomor HP
Main Agenda menjadi sorotan utama dalam diskusi kebijakan digital yang sedang digencarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebagai bagian dari upaya memperkuat kontrol atas platform media sosial, pemerintah mengusulkan regulasi yang mengharuskan seluruh pengguna media sosial untuk mencantumkan nomor telepon pribadi mereka saat mendaftar. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pengguna dalam menyebarkan informasi, terutama dalam era di mana berita dan konten digital bisa dengan mudah menyebar dan memengaruhi opini publik.
Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2026), Menteri Kominfo Meutya Hafid menjelaskan bahwa re-registrasi wajib ini merupakan bagian dari Main Agenda nasional untuk memperbaiki manajemen konten digital. “Kebijakan ini bertujuan agar setiap akun media sosial dapat dikaitkan langsung dengan identitas pengguna secara pasti,” kata Meutya. Ia menambahkan, saat ini pengguna media sosial masih bisa memilih untuk tidak menyertakan nomor handphone, tetapi ke depannya akan diwajibkan.
Penjelasan Menkomdigi
Meutya Hafid mengungkapkan bahwa langkah ini juga sebagai respons terhadap tantangan keamanan digital yang semakin kompleks. “Dengan menyertakan nomor HP, kita bisa memudahkan proses investigasi jika ada konten yang dianggap menyebar hoaks atau berita palsu,” jelasnya. Ia menekankan bahwa Kementerian Kominfo tidak ingin menghambat kebebasan berekspresi, tetapi ingin mengoptimalkan fungsi media sosial sebagai alat komunikasi yang lebih terpercaya.
Tujuan Kebijakan
Fokus Main Agenda ini adalah untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat dan transparan. Dengan mengintegrasikan identitas nyata pengguna ke dalam akun, pemerintah berharap bisa mengurangi penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyebarnya berita yang dibuat dengan niat menipu. “Ini juga akan membantu dalam menindaklanjuti pelanggaran regulasi digital, termasuk pelanggaran hak cipta dan kebocoran data pribadi,” tambah Meutya. Kebijakan ini diharapkan mampu memperjelas tanggung jawab pengguna digital terhadap konten yang mereka bagikan.
Kebijakan wajib cantumkan nomor HP ini akan menjadi bagian dari Peraturan Menteri Kominfo yang akan segera dibahas. Sebelumnya, Kementerian Kominfo telah mengusulkan kebijakan serupa dalam bentuk aturan sementara, yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap akun-akun yang digunakan untuk kegiatan politik, pemasaran, atau pengumpulan data. Selain itu, kebijakan ini juga akan diterapkan secara bertahap untuk memastikan kepatuhan dari seluruh pengguna, baik yang berada di sektor publik maupun swasta.
Konteks dan Keberlanjutan
Keputusan untuk mewajibkan pengguna media sosial mencantumkan nomor HP terkait erat dengan peran media digital dalam kehidupan masyarakat modern. Dalam Main Agenda ini, Kementerian Kominfo menginginkan agar setiap akun yang aktif di platform digital memiliki identitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong verifikasi digital yang lebih ketat, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan siber dan kebohongan informasi yang berkembang pesat.
Kebijakan ini diharapkan bisa berjalan efektif dan tidak menyebabkan keterpurukan bagi pengguna media sosial. Pemerintah menyatakan akan memberikan waktu bagi pengguna untuk menyesuaikan diri dengan aturan baru ini. Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyiapkan penguatan kebijakan terkait penyelenggara sertifikasi elektronik (PSRE) sebagai dasar pengaktifan identitas digital yang diverifikasi. Dengan adanya dua lapisan verifikasi, keamanan dan kejelasan informasi digital bisa ditingkatkan secara signifikan.
